YLKI: Tak Harus Naikkan Iuran, Pemerintah Harusnya Tempuh Langkah Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah bulat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN. Kenaikan ini akan dilakukan mulai 1 Januari 2020.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, alih-alih menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah harusnya melakukan langkah lain dari sisi hilir.

Langkah ini bisa ditempuh dengan mengajak perusahaan swasta untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Pasalnya masih banyak perusahaan swasta yang belum menjadi anggota BPJS.

Baca juga : Bongkar Masalah BPJS Kesehatan, Perlukah Dibentuk Pansus DPR?

"Kenapa dibiarkan? Jangan-jangan ada kongkalikong antara penjabat tinggi tertentu, membiarkan perusahaan swasta yang masih tidak mau menjadi anggota BPJS Kesehatan," kata Tulus Abadi di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Langkah kedua, kata Tulus, dengan membereskan hal-hal yang masih banyak terjadi fraud, baik dari pihak rumah sakit maupun perusahaan swasta yang masih memanipulasi jumlah anggota BPKS Kesehatannya.

"Ketiga, tunggakan di sektor peserta mandiri itu masih sangat tinggi, 54 persen. ini juga harus dibereskan agar mereka tidak menjadi beban," ungkap dia.

Apalagi berdasarkan kajian BPJS Kesehatan yang melibatkan UI dan UGM, daya beli kelompok mandiri kelas 3 hanya Rp 18.500, sementara tarif BPJS Kesehatan sudah sebesar Rp 25.000.

Selain itu, pemerintah juga bisa menempuh cara lain dengan memberikan subsidi tambahan maupun menaikkan cukai rokok seperti yang dilakukan negara-negara lain untuk menambah anggaran kesehatan nasional.

"Untuk subsidi energi aja yang sebesar Rp 153 triliun pemerintah mau, kenapa untuk BPJS Kesehatan yang lebih strategis tidak mau menambah subsidinya? Ini suatu anomali," pungkasnya.

Baca juga: Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020