Dua Uppercut Jokowi untuk Kelas Menengah Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II juga pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA pada 2020 menghentak publik.

Bagimana tidak, rencana itu disampaikan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, hanya berselang sekitar satu pekan saja.

Penolakan pun deras mengalir, mulai dari anggota DPR, buruh, pengusaha, pelaku UMKM, hingga tentu saja para netizen.

Baca juga: Pengamat Soal Iuran BPJS Naik: Saya Tidak Bisa Menangkap Logikanya di mana

Dua rencana pemerintah ini ibarat pukulan uppercut yang dihujamkan dua kali ke uluh hati. Sesak.

"Boleh disebut sebagai pukulan ganda terutama bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah," ujar analis politik Exposit Strategic Arif Susanto kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (5/9/2019).

Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA sukar untuk diterima.

Sebab ketika inefisiensi masih menjerat pengelolaan utilitas publik, justru publik yang pertama diminta untuk menanggung beban persoalan tersebut.

Baca juga: Ini Tarif Listrik Berdasarkan Golongan Sebelum Subsidinya Dicabut

Arif menilai, problem pokok yang menjerat BPJS Kesehatan maupun PLN adalah adalah mismanajemen, termasuk carut marut pengelolaan yang sudah akut.

Dalam kasus BPJS Kesehatan misalnya, audit BPKP mengungkapan bahwa banyak data bermasalah dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di antaranya yakni peserta ganda, peserta yang NIK-nya tidak sesuai, peserta yang sudah meninggal, hingga manipulasi data gaji karyawan oleh perusahaan.

Sementara itu PLN juga masih dirundung masalah pelik. Mulai dari kontrak yang kurang menguntungkan hingga persoalan korupsi.

Harusnya pembenahan manajemen BPJS Kesehatan dan PLN adalah hal pertama yang harus dilakukan agar kedua lembaga dapat menopang tugas negara untuk menghadirkan layanan yang prima sekaligus terjangkau.

Baca juga: Tak Ambil Pusing dengan Penolakan, Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ironisnya pemerintah justru seakan melimpahkan segala persoalan itu ke masyarakat.

"Pada sisi lain, publik juga tidak mendapati sensitivitas penyelenggara negara," kata Arif.

Hal ini sangat kontra produktif dengan semangat pemerintah melakukan penggantian mobil dinas menteri misalnya yang menelan anggaran Rp 147 miliar.