Tak Ambil Pusing dengan Penolakan, Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 05/09/2019, 05:22 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 terus menjadi polemik publik.

Pemerintah tinggal menunggu payung hukumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Nantinya iuran BPJS Kesehatan kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan, kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per bulan.

Sementara itu iuran kelas III rencananya naik dari Rp 25.500 jadi Rp 42.000 per bulan. Namun kenaikan iuran kelas III belum bisa dipastikan karena ditolak DPR.

Pemerintah terlebih dahulu diminta memperbaiki carut marut data keanggotaan BPJS Kesehatan kelas III sebelum memutuskan kenaikan iurannya.

Banjir Penolakan

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan banjir penolakan. Kritik tajam deras mengalir, tentu saja diarahkan kepada pemerintah.

Penolakan awal datang dari DPR. Sejumlah anggota DPR dari Fraksi partai oposisi dan pemerintah kompak menentang rencana pemerintah tersebut

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu terjadi saat rapat kerja gabungan Komisi XI dan IX DPR dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan.

Baca juga : Buruh Hingga Pegusaha Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Saya enggak setuju kalau iuran masyarakat dinaikan, enggak setuju. Kecuali iuran dari pemerintah dari APBN yang dinaikan," ujar Anggota Komisi XI Refrizal dari Fraksi PKS, Senin (2/9/2019).

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan menggencet masyarakat yang ada dalam ekonomi yang sulit.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Cara Gadai BPKB Kendaraan di Pegadaian

Mudah, Cara Gadai BPKB Kendaraan di Pegadaian

Whats New
Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Komoditas yang Bisa Pengaruhi Kinerja Ekspor

Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Komoditas yang Bisa Pengaruhi Kinerja Ekspor

Whats New
Cara Bayar Pajak Online Via E-Billing

Cara Bayar Pajak Online Via E-Billing

Whats New
8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

Whats New
Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.