Buruh Hingga Pegusaha Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 04/09/2019, 11:39 WIB
Buruh Kota Bogor saat melakukan konvoi menuju Kantor Balai Kota Bogor untuk melakukan aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (2/9/2019). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHBuruh Kota Bogor saat melakukan konvoi menuju Kantor Balai Kota Bogor untuk melakukan aksi unjuk rasa guna menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara defisit BPJS Kesehatan yang terus berlarut membuat beragam otoritas yang terlibat di dalamnya terus memutar otak. Pasalnya, perkara menambal defisit tak semudah membalikkan telapak tangan.

Yang terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Angkakenaikan yang diusulkan pun cukup besar. Untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri kelas I, kenaikannya mencapai dua kali lipat, dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Untuk peserta mandiri kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, sementara untuk peserta kelas III tetap di Rp 25.500, meski sebelumnya sempat diusulkan jadi Rp 42.000 per peserta per bulan.

Tak hanya itu, untuk peserta penerima upah baik badan usaha maupun pemerintah juga bakal mengalami kenaikan besaran iuran. Pasalnya, ambang batas upah pun dinaikkan dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta. Sehingga, besaran iuran bagi peserta penerima upah menjadi 5 persen dengan upah maksimal Rp 12 juta.

Artinya, jika sebelumnya peserta dengan gaji Rp 10 juta iuran BPJS-nya hanya sebesar Rp 400.000 sebulan, dengan perhitungan 5 persen dari gaji dengan batas atas upah Rp 8 juta, maka pembagiannya adalah pemberi kerja harus membayar Rp 320.000 sementara peserta yang bersangkutan Rp 80.000.

Sementara, dengan skema baru, karena batas atas dinaikkan, maka dia harus merogoh kocek lebih dalam dengan membayar Rp 500.000 setiap bulannya. Pemberi kerja harus menyetor Rp 400.000 setiap bulan, dan iuran yang dibebankan ke pekerja Rp 100.000.

Penolakan Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh akan menggelar aksi demo besar-besaran untuk menentang rencana pemerintah tersebut. "Pasti ada aksi, kalau pemerintah bersikeras menaikan iuran pasti akan ada perlawanan, pertama melalui gerakan, hukum dan politik," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam bentuk gerakan KSPI sedang mengajak serikat buruh tanggal 2 Oktober, satu hari setelah pelantikan DPR kami akan aksi besar besaran 150.000 orang di 10 kota industri di 10 provinsi," sambung dia.

Said memastikan protes buruh tidak hanya akan berhenti hanya dengan demonstrasi. Sebab kenaikan iuran BPJS Kesehatan jelas akan memberatkan masyarakat, tidak hanya buruh. KSPI meminta pemerintah memikirkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Sebab dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka uang masyarakat akan dipotong lebih banyak.

"Misal untuk kelas III naiknya jadi Rp 42.000 kan. Kalau peserta mandiri satu istri, satu suami dan 3 anak, berarti Rp 42.000 kali 5 orang sudah Rp 210.000," kata dia.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Ditinjau Menhub, Ini Penyesuaian Jalur KRL di Stasiun Manggarai

Whats New
Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Kementan Pastikan Stok Jagung Aman, Capai 2,75 Juta Ton hingga 20 September 2021

Whats New
 Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Syarat Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BNI Online

Spend Smart
Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Menhub: Jalur Layang di Stasiun Manggarai Bisa Buat Perjalanan KRL Semakin Efisien

Whats New
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Naik 17,8 Persen Pada Agustus 2021

Whats New
Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Traveloka-Garuda Tawarkan Promo Tiket Pesawat, Diskon Hingga 38 Persen

Rilis
Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo LinkAja Lewat Alfamart, ATM BRI, dan Bank Mandiri

Spend Smart
Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Dekat Jembatan Merah Youtefa, Intip Penampakan Arena Dayung PON Papua

Whats New
4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

4 Sektor Usaha Ini Berpotensi Jadi Penyumbang Shortfall Tahun 2021

Whats New
Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Cara Buka Rekening Bank Mandiri Online, Tanpa Perlu ke Kantor Cabang

Whats New
Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Kembangkan Semen Ramah Lingkungan, Produsen Semen Merah Putih Gandeng GRP

Whats New
Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Ini Dampak Krisis Evergrande Bagi China, AS, hingga Eropa

Whats New
Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Pandemi Covid-19, Perumnas Gelar Akad KPR Secara Drive Thru

Rilis
Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Masa Puncak Panen Tiba, Kementan Pastikan Stok Jagung Cukup Untuk 3 Bulan ke Depan

Rilis
Pekan Keempat September 2021, BI Catat Arus Modal Asing Keluar Rp 5,92 Triliun

Pekan Keempat September 2021, BI Catat Arus Modal Asing Keluar Rp 5,92 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.