Indonesia akan Implementasikan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi

Kegiatan selanjutnya, yakni penguatan sistem kelembagaan. Program ini memiliki 2 sub komponen, yaitu, penguatan kapasitas, pengembangan institusi pemerintah pusat dan daerah, serta kerjasama hasil penelitian.

"Terakhir manajemen proyek. Seluruh pelaksanaan komponen akan dilakukan oleh District Project Implementation Unit (DPIU) dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) serta Project Management Unit (PMU) di tingkat pusat dengan didukung oleh konsultan," terangnya.

Tiga program IFAD

Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan, Kementan memiliki tiga proyek berjalan yang dibiayai oleh IFAD, termasuk Upland.

"Di Indonesia saat ini terdapat tiga on-going projects yang didanai IFAD pada Kementerian Pertanian. Semuanya dilakukan melalui kerja sama dan sinergi yang baik terkait mitra, donor maupun peran dari sektor swasta," ujar Mulyadi.

Menurutnya, kerja sama dan sinergi baik yang dibangun IFAD berperan baik dan sudah memperlihatkan perubahan signifikan terhadap tujuan proyek, sehingga kinerja proyek menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Kementan: Perlu Penyediaan Informasi dalam Perluasan Lahan Pertanian

Mulyadi pun menjelaskan, Indonesia mendukung pengembangan kerangka kerja kemitraan IFAD yang dibangun untuk memperkuat dampak pembangunan perdesaan di tingkat nasional, regional, dan global.

Indonesia pun, imbuhnya, mendukung penguatan sinergi strategi IFAD dalam hal cofinancing, knowledge management, dan private sector engagement.

Pandangan itu, disampaikan Mulyadi pada Sidang Executive Board (EB) IFAD ke-127, tentang IFAD Partnership Framework di Italian Conference Roma, Kantor Pusat IFAD, Via Paolo, Roma, Italia.

Sidang yang diselenggarakan pada 10-12 September 2019 itu, agenda utamanya membahas Program kerja dan anggaran IFAD TA 2020, serta program kerja dan anggaran Independent Office of Evaluation (IOE) periode 2021-2022.

Baca juga: Modernisasi Pertanian Ternyata dapat Kurangi Risiko Kebakaran Hutan

Dibahas pula IFAD Private Sector Engagement Strategy 2019-2024, IFAD10 Impact Assessment Final Report, dan Revised Operational Guidelines on Targeting.

Tak hanya itu, agenda lainnya turut membahas informasi terkait perkembangan proposal pendirian Youth Council di negara berkembang, sebagai bagian dari Rencana Aksi Pemuda Perdesaan 2019-2021.

Ada juga pembahasan proposal proyek yang akan dibiayai IFAD di 13 negara anggota, termasuk proyek Upland di Indonesia.

Sebagai informasi, kehadiran Indonesia pada sidang tersebut diwakilkan Delegasi Republik Indonesia (Delri), yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, selaku Executive Director IFAD untuk Indonesia.

Anggota Delri terdiri dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) dari unsur Kementerian Pertanian. Selain itu, ada Atase Pertanian dan Deputy Chief of Mission (DCM) dari unsur KBRI Roma.