Indonesia akan Implementasikan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi

KOMPAS.com – Indonesia akan mengimplementasikan ‘The Development of Integrated Farming System at Upland Areas’ atau biasa disebut Upland di 14 kabupaten di Indonesia.

Menurut Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Mulyadi Hendiawan, Upland adalah proyek pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah dataran tinggi.

Tujuan proyek itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern, serta penanganan pasca panen.

"Dataran tinggi di Indonesia yang cukup luas ternyata belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka perluasan lahan mendukung swasembada pangan. Oleh karenanya, satu program pengembangan komoditas di dataran tinggi perlu dirancang," kata Mulyadi.

Dia menjelaskan, proyek tersebut akan didanai oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebagai pinjaman luar negeri sebesar 120 juta dollar AS. Sebagian dana itu, 75,2 juta dollar AS, akan dihibahkan kepada 14 kabupaten lokasi kegiatan.

Adapun, ke-14 kabupaten tersebut antara lain, Banjarnegara, Cirebon, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep, dan Tasikmalaya.

"Komoditas yang dikembangkan merupakan target program swasembada atau unggulan daerah yang diperuntukkan bagi pasar ekspor," papar Mulyadi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Tujuan Upland

Mulyani mengatakan, proyek Upland itu mempunyai beberapa tujuan. Misalnya, meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi, melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, serta penguatan sistem kelembagaan.

Kemudian membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.

"Lalu ada modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu," imbuhnya.

Tujuan lainnya, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan profesional.

Proyek itu pun dapat meningkatkan serta memperluas akses pasar, dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi, dengan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta.

"Selain itu, meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam pengelolaan kegiatan usahatani modern," paparnya.

Terkait kegiatan yang dilakukan, Mulyadi menjelaskan, aktivitas Upland nantinya berupa, pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian. Kegiatan ini meliputi pengembangan lahan dan prasarana, pengelolaan produksi, serta budidaya.

"Ada juga pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat, yang terdiri dari 4 sub komponen. Contohnya, pengembangan kelembagaan pertanian, dukungan peralatan dan infrastruktur pemasaran, penguatan jaringan pasar dan kemitraan serta akses kepada layanan keuangan," jelasnya.

Kegiatan selanjutnya, yakni penguatan sistem kelembagaan. Program ini memiliki 2 sub komponen, yaitu, penguatan kapasitas, pengembangan institusi pemerintah pusat dan daerah, serta kerjasama hasil penelitian.

"Terakhir manajemen proyek. Seluruh pelaksanaan komponen akan dilakukan oleh District Project Implementation Unit (DPIU) dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) serta Project Management Unit (PMU) di tingkat pusat dengan didukung oleh konsultan," terangnya.

Tiga program IFAD

Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan, Kementan memiliki tiga proyek berjalan yang dibiayai oleh IFAD, termasuk Upland.

"Di Indonesia saat ini terdapat tiga on-going projects yang didanai IFAD pada Kementerian Pertanian. Semuanya dilakukan melalui kerja sama dan sinergi yang baik terkait mitra, donor maupun peran dari sektor swasta," ujar Mulyadi.

Menurutnya, kerja sama dan sinergi baik yang dibangun IFAD berperan baik dan sudah memperlihatkan perubahan signifikan terhadap tujuan proyek, sehingga kinerja proyek menjadi lebih efektif dan efisien.

Mulyadi pun menjelaskan, Indonesia mendukung pengembangan kerangka kerja kemitraan IFAD yang dibangun untuk memperkuat dampak pembangunan perdesaan di tingkat nasional, regional, dan global.

Indonesia pun, imbuhnya, mendukung penguatan sinergi strategi IFAD dalam hal cofinancing, knowledge management, dan private sector engagement.

Pandangan itu, disampaikan Mulyadi pada Sidang Executive Board (EB) IFAD ke-127, tentang IFAD Partnership Framework di Italian Conference Roma, Kantor Pusat IFAD, Via Paolo, Roma, Italia.

Sidang yang diselenggarakan pada 10-12 September 2019 itu, agenda utamanya membahas Program kerja dan anggaran IFAD TA 2020, serta program kerja dan anggaran Independent Office of Evaluation (IOE) periode 2021-2022.

Dibahas pula IFAD Private Sector Engagement Strategy 2019-2024, IFAD10 Impact Assessment Final Report, dan Revised Operational Guidelines on Targeting.

Tak hanya itu, agenda lainnya turut membahas informasi terkait perkembangan proposal pendirian Youth Council di negara berkembang, sebagai bagian dari Rencana Aksi Pemuda Perdesaan 2019-2021.

Ada juga pembahasan proposal proyek yang akan dibiayai IFAD di 13 negara anggota, termasuk proyek Upland di Indonesia.

Sebagai informasi, kehadiran Indonesia pada sidang tersebut diwakilkan Delegasi Republik Indonesia (Delri), yang mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, selaku Executive Director IFAD untuk Indonesia.

Anggota Delri terdiri dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) dari unsur Kementerian Pertanian. Selain itu, ada Atase Pertanian dan Deputy Chief of Mission (DCM) dari unsur KBRI Roma.