Ibu Kota Baru di Lahan Sukanto Tanoto, Siap Kembalikan hingga Tak Ada Kompensasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Sukanto Tanoto menyatakan siap mengembalikan konsesi tanah yang ada di Kalimantan Timur untuk digunakan sebagai lokasi Ibu Kota baru. Status lahan itu berupa Hutan Tanaman Industri (HTI).

Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, proses pengambilan tahan yang selama ini dugunakan oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) telah berjalan.

"Enggak perlu negosiasi tu, itu tanah negara ya, itu kewangan tanah negara dalam arti HTI," kata Sofyan ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (201/9/2019).

Baca juga: Menteri ATR soal Lahan Sukanto Tanoto: Enggak Perlu Negosiasi, Itu Tanah Negara

Sofyan menjelaskan, konsesi berupa HTI yang diatur oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) luas lahan tersebut bisa dikurangi jika diperlukan. Apalagi, pengambilan lahan ini diperuntukkan untuk lokasi ibu kota yang baru.

"Jadi kalau negara mengambil, tinggal mengurangi (luas) petanya HTI, itu menjadi tanah negara kembali. Enggak perlu kita bayar apa-apa," tuturnya.

Dia menyampaikan, hingga kini proses pengambilalihan lahan dari pengusaha Sukanto Tanoto itu sudah berjalan. Bahkan sudah dilakukan komunikasi dan pembicaraan lebih lanjut.

Tidak sekaligus

Sofyan Djalil memastikan pemerintah tidak akan mengambil sekaligus lahan pengusaha Sukanto Tanoto untuk lokasi pembangunan ibu kota baru.

Lahan yang dikuasi Sukanto yang ada di Kalimantan Timur itu bertatus Hutan Tanaman Industri (HTI) dan digunakan oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).

"Kalau diperlukan, enggak seluruhnya sekaligus (diambil), kalau perlu pertama 4.000 hektare diambil 4.000 hektare," kata Sofyan.

Dia menyebut, langkah tersebut dipilih untuk memberikan kesempatan kepada pengelola lahan yakni PT IHM memanfaatkan lahan terlebih dahulu untuk kepentingan produksi atau panen.

Baca juga: Menteri ATR: Lahan Sukanto Tanoto untuk Ibu Kota Baru Tidak Diambil Sekaligus

Menurut Sofyan, proses pengambilalihan lahan tersebut terus berjalan dan tinggal menunggu rangkaian teknis legalnya saja.

"Selebihnya mereka gunakan dulu, tapi nanti itu karena sudah milik negara itu semuanya diperlukan akan diambil," ucapnya,

Lebih lanjut Menteri ATR menuturkan bahwa lahan yang masuk dalam kawasan lokasi pembangunan ibu kota baru itu hanya dikuasai satu perusahaan.  Pihaknya sedang menghitung berapa luasan lahan HTI yang dimiliki PT IHM.

"Kelihatannya satu perusahaan aja itu. Tapi banyak juga tanah negara kawasan hutan yang tidak ada kepemilikannya masih di bawah kontrol Menteri Kehutanan langsung," bebernya.