Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Tengah Protes RUU KPK, DPR Setujui Kenaikan Anggaran KPK 2020

Kompas.com - 23/09/2019, 17:03 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui kenaikan anggaran Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) pada 2020 di tengah meluasnya penolakan terhadap Undang-undang KPK oleh mahasiswa.

Persetujuan ini diambil dalam Banggar DPR dan pemerintah menggelar rapat kerja terkait pembahasan RUU APBN 2020, Jakarta, Senin (23/9/2019). Selanjutnya RUU APBN 2020 akan dibawa ke Rapat Paripurna.

"Anggaran KPK 2020 tetap, sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Enggak ada perubahan," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga : Indef: Revisi UU KPK Bikin Investor Makin Ogah Investasi di Indonesia

Anggaran KPK yang disetujui Banggar DPR sebesar Rp 922,6 miliar. Angka ini sama dengan angka yang disodorkan pemerintah dalam RAPBN 2020.

Meskipun banyak kementerian dan lembaga negara yang anggarannya berubah, anggaran KPK 2020 tetap seusai RAPBN 2020. Padahal ada pembahasan intensif panitia kerja (Panja) anggaran DPR dengan pemerintah.

Dibandingkan anggaran KPK 2019, anggaran 2020 mengalami kenaikan. Dikutip dari buku RAPBN 2020, anggaran KPK 2019 hanya Rp 813,5 miliar.

Baca juga: Sah, Anggaran DPR Ditambah Rp 883 Miliar Jadi Rp 5,11 Triliun

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com