Sri Mulyani Minta Reformasi Standar Laporan Keuangan, Mengapa?

Kompas.com - 08/10/2019, 16:15 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan sambutan pelantikan 25 pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu,Jakarta, Senin (9/9/2019) Dokumen Biro KLI Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan sambutan pelantikan 25 pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu,Jakarta, Senin (9/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta adanya reformasi dalam standar pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dinilai penting untuk menjawab tantangan zaman.

Hal itu tertera dalam pidato Sri Mulyani yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian Keuangan Hadianto saat membuka Expo Profesi Keuangan 2019 di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

"Bahwa dibutuhkan reformasi pada standar pelaporan keuangan antara lain dengan melakukan penyesuaian dalam mekanisme pelaporan khususnya dalam penilaian," kata Hadianto.

"Juga pengukuran dan pengakuannya terhadap aset tak berwujud, melakukan penambahan/supplement terhadap pelaporan keuangan dengan menambahkan informasi-informasi non keuangan yang terintegrasi," sambungnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Nanti di Akhir Karier, Saya Katakan...

Saat ini, ungkap Sri Mulyani, ada fenomena berbeda yang ditujukan oleh para investor. Perbedaan itu terlihat dari reaksi investor kepada kerugian laporan keuangan perusahaan industri dan perusahaan digital.

Dari berbagai kasus, investor bereaksi negatif terhadap kerugian laporan keuangan perusahaan industri tetapi mengabaikan kerugian tersebut untuk perusahaan digital.

Contohnya, nilai pasar Uber yang mencapai yang mencapai 48 miliar hingga 70 miliar dollar AS saat merencanakan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) pada 2018. Padahal, Uber melaporkan kerugian selama dua tahun terakhir.

Begitu juga dengan Twitter yang melaporkan kerugian 79 juta dollar AS sebelum IPO. Namun saat IPO di diperkirakan nilainya adalah 24 miliar dollar AS pada 2013.

Kasus lainnya juga terjadi LinkedIn yang merugi pada 2016, namun Microsoft rela membayar 26 miliar dollar AS untuk mengakuisisinya.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung PLB E-commerce, Pengusaha Sebut Tak akan Laku

Facebook juga membayar 19 miliar dollar AS untuk WhatsApp saat tidak memiliki pendapatan atau laba pada 2014.

Namun, hal lain terjadi kepada General Elektric (GE). Saham raksasa industri tersebut turun 44 persen karena kerugian pertamanya dalam 50 tahun terakhir.

"Dengan adanya era digital serta munculnya perusahaan digital dan startup, standar pelaporan keuangan harus menyesuaikan agar dapat menangkap data-data atau nilai-nilai non keuangan yang dimiliki perusahaan digital," sebut Hadianto.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Whats New
Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X