Utang Luar Negeri RI Naik 8,8 Persen Jadi Rp 5.569 Triliun

Kompas.com - 15/10/2019, 12:44 WIB
ilustrasi rupiah thikstockphotosilustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia ( BI) mencatatkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2019 sebesar 393,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 5.569 triliun (kurs Rp 14.153).

ULN tersebut terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 196,3 miliar dollar AS, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar 197,2 miliar dollar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 8,8 persen secara year on year (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN.

" Utang luar negeri tumbuh melambat dengan struktur yang sehat," jelas BI melalui keterangan tertulis, Selasa (15/10/2019).

Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut disebabkan oleh menurunnya posisi ULN publik dan ULN swasta dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya.

Baca juga: Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Indonesia Turun

Untuk ULN pemerintah, juga melambat pertumbuhannya dibandingkan pada bulan sebelumnya. ULN pemerintah pada bulan Agustus 2019, yakni 8,6 persen (yoy) menjadi 193,5 miliar dollar AS, melambat dari bulan Juli 2019 yang tumbuh 9,7 persen (yoy).

Selain tumbuh melambat, posisi ULN pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya karena berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing.

"Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat," jelas BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan.

Adapun porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,9 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9 persen).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X