Aturan Turunan Kendaraan Listrik Harus Segera Rampung

Kompas.com - 24/10/2019, 08:59 WIB
Ilustrasi kendaraan listrik stanlyIlustrasi kendaraan listrik

KOMPAS.com – Penerapan Perpres No. 55 tahun 2019 berpotensi meningkatkan industri manufaktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle ( BEV) di Indonesia.

Pemerintah harus segera merampungkan sejumlah kebijakan turunan untuk mempercepat pelaksanaan aturan tersebut.

Perpres No.55 tahun 2019 diumumkan PresidenRI Joko Widodo pada 5 Agustus 2019 lalu, di tengah ramainya pemberitaan buruknya kualitas udara Jakarta.

Peraturan itu untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

Menurut praktisi hukum energi baru dan terbarukan Dentons HPRP, Hendra Ong, peraturan-peraturan turunan itu juga berfungsi mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan.

Ilustrasi baterai pada mobil listrik yang dikemas dalam komponen yang amanelectrec.co Ilustrasi baterai pada mobil listrik yang dikemas dalam komponen yang aman

Tak cuma itu, peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan bagi Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.

"Para pembuat BEV atau komponen BEV diwajibkan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, lalu membangun pusat produksi dan manufaktur BEV dan kompenen BEV di tanah air,” kata Hendra dalam pernyataan tertulis, Kamis (24/10/2019).

Daya tarik investasi

Sebagai pemikat investor, pemerintah akan menawarkan berbagai paket insentif fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal seperti peringanan bea masuk untuk kompononen impor, dan pembiayaan ekspor.

"Sementara insentif non-fiskal bisa berbentuk peringanan perizinan atau pemberian izin penggunaan jalan atau teknologi tertentu yang haknya dipegang pemerintah pusat atau daerah,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tengah berkonsolidasi dengan elemen kementerian/lembaga dan agen pemegang merk dalam rangka merespon Perpres 55 tahun 2019 itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X