Istimewa, Luhut dan 2 Menteri Lain Diberi Keleluasan Revisi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan keleluasaan kepada kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur untuk merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020.

Salah satu kementerian yang diberikan keleluasaan tersebut yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

“Dari segi keuangan, juga pasca DIPA kementerian yang nomenkelatur berubah itu masih bisa memprioritaskan atau merevisi anggaran sesuai prioritas. Itu juga disiapkan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Keleluasan merevisi anggaran itu diberikan karena pemerintah sedang menggodok program-program prioritas lima tahun ke depan. 

Baca juga: Sri Mulyani Sisir Anggaran Usai Heboh Soal Desa Fiktif

Hari ini sejumlah menteri kumpul di Kantor Kemenko Perekonomian untuk membahas rencana program prioritas itu. Salah satunya yakni pembuatan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja untuk mendorong investasi.

Airlangga mengatakan keleluasaan revisi anggaran yang yang diberikan kepada kementerian yang nomenklaturnya berubah diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan program prioritas.

Di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, terdapat 3 kementerian yang nomenklaturnya berubah. Pertama, Kementerian Kemaritiman jadi Kementerian Kemaritiman dan Investasi.

Kedua, Kementerian Pariwisata jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketiga, Kementerian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berganti menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional.

Baca juga: Heboh Anggaran Lem Aibon, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Kemendagri

Selain UU Cipta Lapangan Kerja, beberapa program prioritas lainnya yakni kebijakan B30, UU Perpajakan, keseragaman data pertanian, data pertanahan hingga kluster UMKM.

“Jadi ada kira-kira ada 30 target jangka pendek yang akan dilistkan dan dalam waktu 10 hari kami akan selesaikan satu per satu,” kata Airlangga.