Pemerintah Ingin Kepala Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Bukan dari ASN

Kompas.com - 15/11/2019, 15:25 WIB
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan segera membentuk badan otoritas pemindahan ibu kota nasional pada akhir 2019. Pembentukan akan menandai proses awal pemindahan ibu kota nasional ke Kalimantan Timur. 

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas), Suharso Monoarfa pun sudah bicara kriteria kepala badan otoritas pemindahan ibu kota. Salah satunya yakni bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau kepala badan otoritanya kami ingin orang yang profesional. Kami inginnya bukan ASN, tapi bisa saja ASN. Tetapi, setidaknya posisi untuk jabatan itu netral," kata Suharso ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Luhut soal Pembangunan Ibu Kota Baru: Akhir Tahun Depan atau Awal 2021

Ia mengatakan, pembentukan badan otoritas pemindahan ibu kota tidak perlu menunggu terbitnya peraturan perundangan-undangan dalam skema omnibus law.

Omnibus law merupakan suatu kumpulan regulasi yang disederhanakan, gunanya agar tidak mempersulit suatu rencana pemerintahan yang besar. Salah satunya, pemindahan ibu kota baru.

"(Pembentukan badan otoritas) tidak perlu menunggu omnibus law. Itu langsung," ucapnya.

Terkait beleid pemindahan ibu kota baru, Suharso menyebut masih dalam proses pembahasan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dan melibatkan semua kementerian dan lembaga agar segera terselesaikan sesuai target.

"Undang-undang yang memayunginya segera seketika naskah akademik dan legal capping-nya selesai, segera kami kirimkan ke DPR. Setelah kami melakukan pertemuan internal lagi, antara Kemenkumham, dan menteri-menteri yang terkait," ujarnya.

Baca juga: Leonardo DiCaprio Bakal Jadi Duta Pariwisata Labuan Bajo?

Pembahasan pemindahan ibu kota baru ini melibatkan sejumlah stakeholder. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan.

Menurutnya, pemindahan ibu kota baru ini merupakan peluang. Pasalnya, tidak hanya pemerintahan saja yang akan dipindahkan tetapi juga diharapkan perekonomian tidak lagi hanya terfokus di Pulau Jawa.

"Kalau kami menginginkan proses pemindahan ibu kota ini peluang untuk menebar benih-benih growth pole. Karena kami ada 200-an direktorat jenderal bisa kami pindahkan ke beberapa pulau di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Ini Respons Erick Thohir soal Karyawan BUMN yang Ditangkap Densus 88

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X