Jokowi Kembalikan Seluruh Perizinan Investasi ke BKPM, Menteri Harus Cabut 40 Aturan

Kompas.com - 21/11/2019, 14:29 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer. ANTARA FOTO/ARDIANSYAHPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung di Kilometer 240 Mesuji, Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas Jalan Tol Trans Sumatera tersebut merupakan tol terpanjang yang diresmikan presiden dengan total panjang 189 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengembalikan seluruh kewenangan perizinan investasi dari kementerian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebagai tindak lanjut, para menteri diminta mencabut 40 peraturan menteri (Permen) yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha hingga akhir Desember 2019.

“Sebenarnya Sekretaris Kabinet telah membuat surat secara resmi kepada BKPM untuk hal tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa sekali lagi kewenangan perizinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya BKPM,” ujarnya seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Luhut: Saya Enggak Mau Lihat Investasi dengan Teknologi Kelas 2...

Menurut Pramono dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, keputusan dikembalikannya seluruh kewenangan perizinan investasi kepada BKPM bertujuan untuk meningkatkan kemudahan investasi atau berusaha di Indonesia.

Pemerintah menargetkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia bisa ada di peringkat 50 pada 2021. Selanjutnya masuk peringkat 40 pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu Presiden menilai perlu adanya reformasi perizinan.

“Dibuatkan di satu pintu, karena memang dalam kondisi dunia yang seperti ini. Tidak mungkin kita bergerak maju kalau kemudian hambatan di dalam internal pemerintahan ini masih ada,” kata Pramono.

Baca juga: Kalahkan Vietnam, Apa Saja Jurus Bahlil Lahadalia?

Berdasarkan data terbaru, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) Indonesia stagnan di posisi ke 73 dari 115 negara di dunia.

Meskipun dari segi peringkat tidak mengalami perubahan, Indonesia mencatatkan kenaikan skor pada indeks dari 67,96 pada tahun lalu menjadi 69,6.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyoroti sejumlah faktor yang mendukung kemudahan bisnis di Indonesia seperti proses untuk memulai bisnis, urusan perpajakan, hingga kegiatan perdagangan lintas batas.

Baca juga: Kalahkan Investasi Vietnam Jadi Tugas Terberat Kepala BKPM

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X