Komoditas Mutiara Laut Selatan Bisa Dongkrak Pariwisata RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mendorong percepatan wisata bahari guna mendukung destinasi super prioritas nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, salah satu cara mendorong percepatan wisata bahari adalah membuat desain maupun simbol (branding) yang menarik. Bisa saja dengan memanfaatkan mutiara sebagai ikon yang juga merupakan hasil laut.

"Destinasi wisata super prioritas Indonesia kami bisa harapkan basisnya juga datang dari (wisata) bahari. Butuh ikon yang menarik. Sektor kelautan dan perikanan kan selama ini dikenal ikan melulu, padahal ada mutiara hasil budidaya rekayasa genetik," kaya Nilanto di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Bhima: Ahok Masuk BUMN Pasti Bukan karena Pertimbangan Ekonomi, tapi Politik

Apalagi, ucap Nilanto, Indonesia merupakan penghasil utama jenis Mutiara Laut Selatan (South Sea Pearl). Mutiara ini diperoleh dari spesies kerang Pinctada maxima.

Mutiara jenis ini merupakan mutiara yang paling unggul dibanding mutiara lain, seperti mutiara air tawar (freshwater pearl) andalan China dan mutiara hitam (mutiara Tahiti).

"Makanya saya selalu ingatkan kita harus berani menyampaikan kepada masyarakat untuk mengenai perbedaan mutiara asli dengan mutiara air tawar yang sudah diubah sedemikian rupa. Saya khawatir banyak orang kecewa lantaran mutiara yang dibelinya hasil olahan," ucap Nilanto.

Baca juga: Cerita Buwas Urus Beras, Maju Mundur Kena...

Bila mengacu pada data BPS 2019, ekspor mutiara Indonesia tahun 2018 mengalami kenaikan 350 persen dari sisi volume sebesar 7.500 kilogram dari 2.100 kilogram pada 2017.

Indonesia juga menempati posisi ke-5 dalam perdagangan mutiara di dunia. Bahkan menurut Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi), peringkatnya telah naik di urutan ke-3.

Oleh karena itu, Nilanto berharap mutiara mampu menjadi ikon wisata bahari, salah satunya dengan membuka pusat budidaya mutiara untuk umum. Tapi sebelum itu, Pemerintah Daerah harus menjamin dan memiliki persyaratan minimal untuk tata ruang budidaya mutiara.

"Minimal itu mohon (Pemda) atur tata ruang untuk budidaya mutiara. Dan jangan dicampur dengan kegiatan pariwisata lainnya yang menimbulkan banyak polusi. Itu enggak boleh, karena mutiara laut rentan sekali," pungkasnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Tawarkan 209 Proyek ke Investor AS