Sri Mulyani: Presiden Jokowi Ambisius, tapi Tak Andalkan Utang

Kompas.com - 26/11/2019, 16:28 WIB
Kemenkeu, Sri Mulyani, sebelum pelantikan kabinet Jokowi di Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/Kristianto PurnomoKemenkeu, Sri Mulyani, sebelum pelantikan kabinet Jokowi di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berambisi untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan.

Namun demikian, bukan berarti pada periode kedua ini Jokowi bakal mengesampingkan asas kehati-hatian.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowo tidak akan mengandalkan utang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Jokowi, menurut dia, akan terus melanjutkan reformasi kebijakan sehingga pertumbuhan akan didasarkan pada investasi yang dilakukan oleh sektor swasta di Indonesia.

"Jadi nantinya sebagian besar pertumbuhan ekonomi kami, tidak datang dari utang, tapi lebih dari privat sektor, sejalan dengan datangnya modal asing ke Indonesia," kata Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci dalam acara FT-AAIB Summit 2019 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Naik Lagi, Utang Pemerintah Tembus Rp 4.756,13 Triliun

Untuk itulah, dalam lima tahun ke depan Jokowi fokus untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Salah satunya dengan mengeliminasi banyak sekali hambatan investasi dari sisi kebijakan atau perizinan.

Dalam waktu dekat, pemerintah bakal menerbitkan omnibus law atau undang-undang yang merevisi 72 regulasi di sektor investasi. Omnibus law ditargetkan bisa diterbitkan pada akhir 2020.

"Lewat perbaikan iklim investasi ini, kami berharap bisa menyediakan ruang bagi banyak investor untuk datang ke Indonesia, baik domestik maupun asing, untuk membangun ekonomi bersama kami," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Capai 395,6 Miliar Dollar AS

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III-2019 sebesar 5,02 persen masih ditopang oleh konsumsi domestik.

BPS mencatat, porsi konsumsi mencapai 56,28 persen, sedangkan investasi baru mencapai 32,32 persen. 

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki neraca pembayaran. Sebab, setiap ekonomi domestik tumbuh, tren kondisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) selalu ikut meningkat, akibat dari defisit akibat impor minyak dan gas (migas). 

Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya investasi di sektor energi, termasuk migas bisa membantu neraca pembayaran untuk tetap tumbuh. Pun pada saat bersamaan ikut menekan angka defisit.

Saat ini, Indonesia telah memiliki banyak jenis investasi di sektor energi, terutama investasi di sektor energi baru terbarukan atau renewable energy, yang masih perlu untuk dikembangkan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X