Edhy Prabowo: Siapa Pun yang Mengadu ke KKP Harus Diterima...

Kompas.com - 09/12/2019, 11:08 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam Rapar Koordinasi Nasional KKP di Jakarta, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam Rapar Koordinasi Nasional KKP di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) berkomitmen menolak korupsi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan menteri KKP Edhy Prabowo menyambut Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Mina Bahari, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

"Orang yang mengadu ke kita wajib dilayani. Kalau kita semua melakukan itu, masalah korupsi tinggal cerita saja. Siapa pun yang mengadu datang ke KKP harus diterima," kata Edhy.

Lebih lanjut, Edhy menyebutkan, aturan menolak korupsi ini harus dilakukan baik di KKP Pusat, Bandara, Unit Pelaksana Tugas (UPT), maupun balai-balai lainnya.

Baca juga: Berbeda dengan Susi, Edhy Buka Peluang Ekspor dan Budidaya Lobster

Dalam meningkatkan integritas di lingkup KKP maka hal ini harus tegas dilakukan oleh lebih dari 13.000 staf KKP dan menjadi sikap dalam keseharian.

"Bukan hanya memgambil satu dua juta yang dianggap korupsi dan ini bukan cuma soal manipulasi uang. Bicara korupsi ini bukan hanya simbol dan harus menjadi semangat dalam menjalankan tugas," sebut Edhy.

Ia mencontohkan, soal izin yang harus dipercepat untuk mengurangi potensi korupsi yang mungkin saja terjadi. Dengan mempercepat perizinan, maka potensi korupsi bisa diminimalisasi.

"Jadi momen ini yang akan kita harapkan biaa dilakukan. Ada perintah lain soal mengurus perizinan, mengapa harus menunggu. Izin ini kan hanya bagaimana pengawasannya (setelah izin diberikan)," ungkap Edhy.

Hampir dua bulan menjabat, Edhy menegaskan dukungannya menolak korupsi, yakni dengan berupaya mengelola perizinan serta memaksimalkan tugasnya untuk berkomunikasi dengan nelayan.

Baca juga: Menteri KKP Diminta Kaji Ulang Legalisasi Cantrang

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

Whats New
Jubir Luhut: 3 Proyek Smelter yang Masuk Daftar PSN Ada di Maluku Utara

Jubir Luhut: 3 Proyek Smelter yang Masuk Daftar PSN Ada di Maluku Utara

Whats New
BP Tapera Bakal Beroperasi, Bisnis Perumahan Akan Menggeliat?

BP Tapera Bakal Beroperasi, Bisnis Perumahan Akan Menggeliat?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X