BPH Migas Gandeng Pemda dan Polda Awasi Distribusi BBM

Dalam kunjungan tersebut, Ibnu menjelaskan kondisi terkini JBT Solar dan JBKP Premium secara nasional, dan khususnya di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Realisasi volume JBT jenis minyak solar subsidi hingga 3 Desember 2019 sebesar 14,91 juta kilo liter atau KL (102,81 persen) dari kuota 14,5 juta KL.

Diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 15,46 – 16,20 juta KL.

Untuk JBKP jenis premium, realisasi hingga 3 Desember 2019 sebesar 10,71 juta KL (97,40 persen) dari kuota sebesar 11 juta KL. Diperkirakan sampai akhir Desember 2019 sebesar 15,46 – 16,20 juta KL.

Sementara itu, kuota JBT solar subsidi yang ditetapkan BPH Migas kepada PT. Pertamina (Persero) untuk disalurkan ke wilayah Kalsel sebesar 265.841 KL.

Adapun hingga 3 Desember 2019 realisasinya baru mencapai 218.287 KL atau 82,11persen dari kuota.

Kalsel sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang realisasinya masih di bawah kuota.

Baca juga: Kepala SKK Migas: Keberanian Ahok Diperlukan Pertamina

“BPH Migas meminta PT. Pertamina (Persero) menjaga pasokan JBT Solar dan premium penugasan, sehingga tidak ada kelangkaan terutama saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020,” kata Ibnu.

Selanjutnya, Tim Pengawasan Bersama yang melibatkan Anggota Komisi VII DPR RI dan pemda melakukan pengawasan lapangan di 12 SPBU wilayah Kalimantan Selatan, yang telah terdigitalisasi (digitalisasi nozzle).

Koordinasi pengawasan, penyediaan, serta pendistribusian BBM solar subsidi dan premium penugasan merupakan tindak lanjut dari surat Menteri ESDM kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 514/07/MEM.S/2019 tanggal 15 November 2019.

Surat ini meminta para gubernur seluruh Indonesia membantu pelaksanaan pengawasan ketersediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP di daerah masing-masing.

Adapun surat adalah surat Kepala BPH Migas Kepada Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia tanggal 21 November 2019.