Karena harus perubahan program untuk kepentingan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha. Contohnya saja, ekspor benih lobster.
"Sampai sekarang belum ada keputusan KKP yang menggunakan keputusan baru dan masih menggunakan keputusan lama. Tapi ini kan tidak bisa kita pertahankan terus. Wong polemiknya terus berkelanjutan. Kalau gitu apa bedanya, ada menteri baru dan nggak ada menteri baru," ucapnya.
Terdapat 29 kebijakan atau yang dia bahas kepada seluruh penjabat eselon KKP untuk dipelajari. Bila kebijakan itu disepakati, maka akan diusulkan kepada Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Makanya tugas saya sekarang adalah bagaimana peraturan-peraturan yang masih jadi polemik ini, ada 29 peraturan yang saya instruksikan untuk dipelajari bersama-sama dengan stakeholder," katanya.
Baca juga: Menteri KKP Ancam Cabut Izin Usaha Investor Bahari Bandel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.