Soal Gugatan Uni Eropa, Presiden Jokowi Tidak Perlu Takut...

Kompas.com - 13/12/2019, 16:49 WIB
Smelter FeNi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara Dok AntamSmelter FeNi di Pomalaa, Sulawesi Tenggara

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut menghadapi gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia yang mulai berlaku sejak Oktober 2019.

Menurut dia, langkah presiden menyiapkan pengacara terbaik patut didukung.

“Indonesia adalah negara berdaulat. Pelarangan ekspor nikel dan mineral lainnya memiliki rujukan hukum sangat kuat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum kita untuk berargumentasi secara hukum di WTO," kata Ferdy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Bagi dunia, kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor mineral mentah Indonesia akan ikut memengaruhi industri tambang secara global mengingat peran Indonesia sebagai salah satu pemasok utama dunia.

Baca juga: Jokowi: Digugat Eropa, Ya Hadapi...

Gugatan Uni Eropa tersebut menurut dia masuk akal karena mereka paling terpukul dengan kebijakan larangan ekspor nikel.

Sebab, nikel Indonesia berkontribusi 32 persen terhadap nikel di dunia. Eropa sekarang mulai mendorong mobil listrik dengan tulang punggung nikel kalori rendah 1.8 persen dan mengandalkan bahan mentah dari Indonesia.

"Presiden tak boleh mundur lagi karena pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mendorong pengembangan mobil listrik dengan bahan baku dari nikel untuk pembangunan baterai. Untuk itu, Indonesia harus mengamankan pasokan nikel," ujarnya.

Salah satu langkah strategis untuk mengamankan industri nasional, dia menyarankan, agar Indonesia mulai menghentikan mengekspor nikel mentah. UU Minerba memerintahkan semua perusahaan tambang yang sudah berproduksi wajib membangun pabrik smelter (pabrik pengolahan) dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

"Semua perusahaan tambang harus taat hukum Indonesia. Di industri nikel, dengan kebijakan itu, kita tidak lagi menjual nikel ore (biji nikel) dalam bentuk mentah (harganya sangat rendah), tetapi harus diolah ke pabrik smelter. Seperti Nickle Pig Iron (NPI per 10 persen nilai tambah) atau Nicke inmate (15 persen). Dengan itu harga nikel menjadi lebih besar atau 17 kali lebih besar dibandingkan kita menjual biji nikel mentah," katanya.

Baca juga: Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa

Outlook Report Wood Mackenzie edisi 21 Desember 2016 menyebutkan bahwa dari sudut pandang kapasitas produksi smelter, posisi Indonesia akan meningkat dari peringkat keempat di dunia pada 2015, menjadi peringkat ketiga pada tahun 2016. Jika melihat laju pembangunan smelter seperti saat ini, Indonesia diperkirakan mencapai tingkat pertama di dunia pada tahun 2019.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Ditjen Pajak Lelang Mobil SItaan | Luhut Puji Edhy Prabowo

[POPULER MONEY] Ditjen Pajak Lelang Mobil SItaan | Luhut Puji Edhy Prabowo

Whats New
Awali Tugas Menteri Ad Interim KP, Luhut Serahkan DIPA 2021 dengan Pagu Angggaran Rp 6,65 Triliun

Awali Tugas Menteri Ad Interim KP, Luhut Serahkan DIPA 2021 dengan Pagu Angggaran Rp 6,65 Triliun

Rilis
Kebijakan Gaji PNS Bakal Diubah, BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara

Kebijakan Gaji PNS Bakal Diubah, BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara

Rilis
Pertamina Youthpreneur 2020 Jaring 30 Startup Terpilih

Pertamina Youthpreneur 2020 Jaring 30 Startup Terpilih

Rilis
Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Luhut Minta KPK Jangan Berlebihan Periksa Edhy Prabowo

Whats New
Luhut Ogah Lama-lama Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Luhut Ogah Lama-lama Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Whats New
Luhut Puji Edhy Prabowo: Beliau seperti Seorang Kesatria

Luhut Puji Edhy Prabowo: Beliau seperti Seorang Kesatria

Whats New
Luhut Anggap Kebijakan Terkait Benih Lobster Tidak Ada yang Salah

Luhut Anggap Kebijakan Terkait Benih Lobster Tidak Ada yang Salah

Whats New
Kehadiran Pelabuhan Patimban Dinilai Akan Hemat Ongkos Pengiriman Barang

Kehadiran Pelabuhan Patimban Dinilai Akan Hemat Ongkos Pengiriman Barang

Whats New
Lewat Pelabuhan Patimban, Luhut Janjikan 4,3 Juta Lapangan Kerja dalam Kurun Waktu 10 Tahun

Lewat Pelabuhan Patimban, Luhut Janjikan 4,3 Juta Lapangan Kerja dalam Kurun Waktu 10 Tahun

Whats New
Menhub Minta Luhut Kumpulkan Pengusaha Batak Untuk Bangun Pelabuhan di Danau Toba

Menhub Minta Luhut Kumpulkan Pengusaha Batak Untuk Bangun Pelabuhan di Danau Toba

Whats New
Beli BBM di SPBU Shell Bisa Bayar Pakai GoPay

Beli BBM di SPBU Shell Bisa Bayar Pakai GoPay

Spend Smart
Kelakar Luhut Ingin Santet Erick Thohir bila Dana PEN Kurang

Kelakar Luhut Ingin Santet Erick Thohir bila Dana PEN Kurang

Whats New
Harga Mulai Rp 7,1 Juta, Ini Daftar Terbaru Lelang Mobil Sitaan Ditjen Pajak

Harga Mulai Rp 7,1 Juta, Ini Daftar Terbaru Lelang Mobil Sitaan Ditjen Pajak

Spend Smart
Indonesia Ekspor Ikan Tuna ke Korea Selatan

Indonesia Ekspor Ikan Tuna ke Korea Selatan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X