Larangan Ekspor Bijih Nikel Dipercepat, Hipmi: Ngapain Kita Ngirim ke China?

Kompas.com - 29/10/2019, 11:11 WIB
Ketua Umum HIPMI Pusat, Mardani H Maming (baju hitam) saat bertemu pengurus HIPMI Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.com/HERU DAHNURKetua Umum HIPMI Pusat, Mardani H Maming (baju hitam) saat bertemu pengurus HIPMI Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah mempercepat pelarangan bijih nikel atau ore setalah melakukan pertemuan dan membahasnya dengan pengusaha.

Keputusan yang diambil BKPM pun direspons positif oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( Hipmi). Hipmi mendukung penuh langkah tersebut.

Ketua Hipmi Mardani H Maming yang sebelumnya resisten terhadap larangan ekspor nikel saat ini berubah jadi mendukung.

Baca juga: Dipercepat, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Nikel

Dasarnya, pemerintah dinilai bijak mengambil jalan tengah melalui kebijakan pembelian persediaan nikel yang siap diekspor oleh pengusaha smelter lokal.

"Kita setuju kalau tidak ekspor, asal barang yang kita tidak ekspor dibeli smelter Indonesia. Karena dikasih jalan tengah smelter harus beli dengan harga internasional," kata Mardani di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Mardani, ekspor atau tidak bijih nikel sama saja jika memang keuntungannya relatif sama. Sehingga lebih baik memang tidak ada ekspor ore lagi.

"Ngapain kita ngirim ke China? Orang untungnya juga sama saja kalau kita mengirim ke smelter yang ada di Indonesia, sehingga menjadi jalan tengah," ujarnya.

Baca juga: Bahlil Lahadalia, Sopir Angkot yang Kini Mengurus Investasi

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan belakangan ini terkait ekspor ore atau bijih nikel menjadi pro dan kontra antara pemerintah dengan pengusaha.

Karena itu, dalam pertemuan ini diambil kesepakatan secara bersama pelarangan ekspor ore sejak hari ini, Senin (28/10/2019).

"Atas kesadaran bersama dan diskusi panjang, maka hari ini secara formal kesepakatan bahwa yang seharuanya ekspor ore sselesai 1 Januari 2020 mulai hari ini kita sepakati tidak lagi eskpro ore," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, langkah yang dipilih ini bukan atas dasar atau perintah negara maupun kementerian terkait, namun murni kesepakatan secara bersama.

Baca juga: Cadangan Nikel Indonesia Berpotensi Habis 10 Tahun Lagi

Pihaknya menyadari, Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) sejatinya harus dikelola anak negeri untuk kebaikan.

"Ini dilakukan asosiasi nikel dan perusahaan nikel dan pemerintah. Ini lahir atas kajian mendalam dimana kita semua cinta negara dan sayang negara dan kita ingin negara berdaulat kelola hasil bumi berikan nilai tambah," tandasnya.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melarang ekspor bijih nikel yang efektif per 1 Januari 2020 mendatang. Ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Baca juga: RI Larang Ekspor Nikel, Korea Minat Investasi, China Terpukul



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub Tawarkan Proyek LRT, MRT, hingga Bandara Didanai LPI

Menhub Tawarkan Proyek LRT, MRT, hingga Bandara Didanai LPI

Whats New
Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Aturan Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Wajib Tonton Video Induksi

Whats New
[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

[POPULER MONEY] Ketua Umum PBNU Jadi Komut KAI | Lowongan Kerja BUMN

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini, Kuota 600.000 Peserta

Whats New
Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Ini Alasan Erick Thohir Tunjuk Said Aqil Jadi Komut KAI

Whats New
Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Lengkap, Rincian Biaya Admin Tabungan BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Angkat Penjualan Tenun Ikat NTT Melalui Portal Online

Smartpreneur
Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Seberapa Penting Siapkan Masa Pensiun Sedari Dini?

Earn Smart
KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

KKP: Tak Ada Kapal Asing di Laut Halmahera

Whats New
UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

UMKM Mau Jual Produknya di Kimia Farma? Ini yang Harus Diperhatikan

Smartpreneur
Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Ada Peluang Kerja Sama, Bos Bank Islam Dubai Sowan ke Bank Syariah Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Pemerintah Dinilai Perlu Waspadai Serbuan Impor Baja dari China Setelah Pandemi

Whats New
Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Petani Didorong Manfaatkan Sistem Resi Gudang, Untuk Apa?

Whats New
Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Luhut Sebut Mangrove Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara, Begini masyarakat

Rilis
[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

[TREN KESEHATAN KOMPASIANA] Setahun Covid-19 di Indonesia | Vaksinasi dan Herd Immunity | Pengalaman Donor Plasma Konvalesen

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X