Larangan Ekspor Bijih Nikel Dipercepat, Hipmi: Ngapain Kita Ngirim ke China?

Kompas.com - 29/10/2019, 11:11 WIB
Ketua Umum HIPMI Pusat, Mardani H Maming (baju hitam) saat bertemu pengurus HIPMI Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.com/HERU DAHNURKetua Umum HIPMI Pusat, Mardani H Maming (baju hitam) saat bertemu pengurus HIPMI Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Kamis (27/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah mempercepat pelarangan bijih nikel atau ore setalah melakukan pertemuan dan membahasnya dengan pengusaha.

Keputusan yang diambil BKPM pun direspons positif oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( Hipmi). Hipmi mendukung penuh langkah tersebut.

Ketua Hipmi Mardani H Maming yang sebelumnya resisten terhadap larangan ekspor nikel saat ini berubah jadi mendukung.

Baca juga: Dipercepat, Pemerintah Resmi Larang Ekspor Bijih Nikel

Dasarnya, pemerintah dinilai bijak mengambil jalan tengah melalui kebijakan pembelian persediaan nikel yang siap diekspor oleh pengusaha smelter lokal.

"Kita setuju kalau tidak ekspor, asal barang yang kita tidak ekspor dibeli smelter Indonesia. Karena dikasih jalan tengah smelter harus beli dengan harga internasional," kata Mardani di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Mardani, ekspor atau tidak bijih nikel sama saja jika memang keuntungannya relatif sama. Sehingga lebih baik memang tidak ada ekspor ore lagi.

"Ngapain kita ngirim ke China? Orang untungnya juga sama saja kalau kita mengirim ke smelter yang ada di Indonesia, sehingga menjadi jalan tengah," ujarnya.

Baca juga: Bahlil Lahadalia, Sopir Angkot yang Kini Mengurus Investasi

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan belakangan ini terkait ekspor ore atau bijih nikel menjadi pro dan kontra antara pemerintah dengan pengusaha.

Karena itu, dalam pertemuan ini diambil kesepakatan secara bersama pelarangan ekspor ore sejak hari ini, Senin (28/10/2019).

"Atas kesadaran bersama dan diskusi panjang, maka hari ini secara formal kesepakatan bahwa yang seharuanya ekspor ore sselesai 1 Januari 2020 mulai hari ini kita sepakati tidak lagi eskpro ore," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, langkah yang dipilih ini bukan atas dasar atau perintah negara maupun kementerian terkait, namun murni kesepakatan secara bersama.

Baca juga: Cadangan Nikel Indonesia Berpotensi Habis 10 Tahun Lagi

Pihaknya menyadari, Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) sejatinya harus dikelola anak negeri untuk kebaikan.

"Ini dilakukan asosiasi nikel dan perusahaan nikel dan pemerintah. Ini lahir atas kajian mendalam dimana kita semua cinta negara dan sayang negara dan kita ingin negara berdaulat kelola hasil bumi berikan nilai tambah," tandasnya.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai melarang ekspor bijih nikel yang efektif per 1 Januari 2020 mendatang. Ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Baca juga: RI Larang Ekspor Nikel, Korea Minat Investasi, China Terpukul



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
Mentan Sebut Tanaman 'Janda Bolong' Diminati di AS dan Eropa

Mentan Sebut Tanaman "Janda Bolong" Diminati di AS dan Eropa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X