Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Uni Eropa berencana menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia, karena dianggap tidak fair dan hanya menguntungkan industri baja dan smelter dalam negeri sendiri.

Sebagaimana dilansir Reuters, kebijakan pembatasan impor biji mentah nikel ini dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan juga bijih mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Nilai ekspor bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, ekspor bijih nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Baca juga: Dubes Uni Eropa Sebut Tak Ada Larangan Impor Minyak Sawit RI

Pelarangan ekspor biji besi pada tahun 2020 ini tentunya jadi kabar suram bagi Uni Eropa.

Kegeraman Uni Eropa terhadap Indonesia cukup beralasan, mengingat bijih nikel menyangkut nasib kelangsungan industri baja mereka.

Di sisi lain, China yang merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar dunia sekaligus salah satu importir bijih nikel terbesar dari Indonesia, juga sudah lama mengantisipasi larangan ekspor Indonesia dengan menimbun bijih nikel mereka sendiri.

China jauh-jauh hari sudah mengamankan pasokan material pembuat baja untuk industri dalam negerinya. Bahkan negara ini jadi salah satu investor terbesar yang membangun smelter di Indonesia. 

Nikel memiliki peran sangat penting untuk proses pembuatan baja karena mempunyai sifat tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel bersifat lembek, tetapi jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya, dapat membentuk baja tahan karat yang keras.