Sederet Insentif Pemerintah untuk Mendorong Sektor Properti

Kompas.com - 18/12/2019, 14:43 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)  Suahasil Nazahra mengatakan, banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha properti agar bisa mengembangkan bisnisnya.

Insentif tersebut berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan ( PPh) Pasal 22, prosedur pengurusan pajak, dan masih banyak lagi insentif yang diberikan.

"Pembebasan PPN untuk rumah atau bangunan korban bencana alam. bukan hanya untuk kelompok bawah. Kita berikan juga untuk level menengah dan atas, kita turunkan tarif PPh Pasal 22, dari 5 persen jadi 1 persen. Sektor properti yang biasanya transaksi ada PPh Pasal 22-nya itu 5 persen sekarang 1 persen," ujarnya dalam acara Property Market Outlook 2020, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: LRT Jakarta Beroperasi, Industri Properti Menggeliat

Insentif lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, melakukan simplifikasi atas prosedur PPh penjualan tanah dan bangunan dari 15 hari menjadi tiga hari.

"Harusnya sudah berjalan. Kalau belum, laporkan nanti ke saya," ucapnya.

Begitu pula, untuk properti golongan super mewah, pemerintah juga memberikan insentif peningkatan batasan hunian yang dikenakan PPh dan PPNBM dari Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Sejak 2-3 tahun lalu, lanjut Suahasil, kementerian keuangan secara rutin mengestimasi berapa besarnya insentif pajak yang diberikan kepada setiap sektor.

"Untuk sektor properti 2018, besarnya insentif yang diberikan ternyata sudah mencapai Rp 5,7 triliun. Ini insentif berupa pembebasan pengurangan PPh, tidak dipungut dan sejenis itu fasilitasnya," katanya.

Baca juga: Pembiayaan Properti Masih Hadapi Tantangan pada 2020, Apa Saja?

Dengan adanya insentif yang diberikan tersebut, diharapkan sektor properti bisa berkembang. Pasalnya, properti salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

" Properti sangat terkait dengan sektor-sektor lain karena itu dia punya angka pengganda sektor lain dengan meningkatkan aktivitas sektor properti sebagai pendorong," kata Suahasil.

"Karena itu selain aset dikelola secara profesional, untuk sektor properti kita berikan seperangkat insentif fasilitas agar sektor properti kita gerak dan tumbuh," ujarnya.

Dengan adanya insentif yang diberikan tersebut, diharapkan sektor properti bisa berkembang. Pasalnya, properti salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Properti sangat terkait dengan sektor-sektor lain karena itu dia punya angka pengganda sektor lain dengan meningkatkan aktivitas sektor properti sebagai pendorong. Karena itu selain aset dikelola secara profesional, untuk sektor properti kita berikan seperangkat insentif fasilitas agar sektor properti kita gerak dan tumbuh," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X