Ini 10 Negara yang Beri Upah Per Jam Tertinggi di Dunia

Kompas.com - 29/12/2019, 09:31 WIB
Ilustrasi gaji atau upah per jam zest_marinaIlustrasi gaji atau upah per jam

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan skema upah per jam menjadi isu yang hangat dibahas sepanjang pekan ini. Ada yang setuju, namun ada juga yang menolaknya. 

Pengusaha menyambut hangat rencana upah per jam. Alasannya, skema tersebut akan memicu produktivitas pekerja.

Namun para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak skema upah per jam karena dinilai akan merugikan buruh.

Baca juga: Tarif Listrik 900 VA Batal Naik Tahun Depan

KSPI pun dengan lantang menyebut, Indonesia belum mampu menerapkan sistem upah per jam meskipun banyak negara-negara telah menerapkannya.

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, skema pembayaran upah per jam dalam RUU Cipta Lapangan Kerja hanya untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu.

"Jadi itu salah terima. Kalau yang perjam itu misalnya konsultan yang dibayar per jam jadi lebih ke pekerja jasa atau pekerja paruh waktu," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Wacanakan Gaji Bulanan Diganti Upah Per Jam, Setuju?

 

"Misalnya kerja di restoran itu kan bisa digaji paruh waktu, jadi itu diakomodir di dalam UU berubah jadi gaji per jam," sambung Airlangga.

Sementara itu, ia memastikan pekerja biasa tetap mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Kalau gaji tetap UMP. Kalau pabrik tetap gaji bulanan. (Jadi) bukan (buat PNS dan buruh). Kalau pekerja rutin ya upahnya bulanan," tutur dia.

Baca juga: Serikat Buruh Tolak Sistem Upah Per Jam, Ini Alasannya

Sebenarnya sejumlah negara sudah lebih dulu menerapkan skema upah per jam. Lantas negara mana yang memberikan per jam dengan nilai minimum tertinggi?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

Whats New
Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Whats New
Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Whats New
Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Whats New
SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

Rilis
Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Whats New
Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Whats New
Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Rilis
Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Whats New
PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

Rilis
AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

Whats New
Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Whats New
Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Kemenperin Siapkan 500 Fasilitas Isoman Bagi Pasien Covid-19

Rilis
OJK Wajibkan Debt Collector Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi dalam Penagihan Utang

OJK Wajibkan Debt Collector Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi dalam Penagihan Utang

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Penerbangan Domestik

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Syarat Penerbangan Domestik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X