Tancap Gas, Pemerintah Akan Tarik Utang Rp 7 Triliun Pekan Ini

Kompas.com - 13/01/2020, 13:39 WIB
Ilustrasi utang ShutterstockIlustrasi utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus tancap gas menarik utang di awal 2020. Pekan ini, Kementerian Keuangan akan kembali menarik utang sekitar Rp 7 triliun dari Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara pada Selasa (14/1/2020).

Padahal pekan lalu, pemerintah baru menarik utang Rp 63,3 triliun lewat 2 kali lelang Surat Utang Negara (SUN), baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yakni dollar AS dan Euro.

Dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Senin (13/1/2020), pemerintah akan melelang 4 jenis sukuk.

Baca juga: Ngegas, Pemerintah Langsung Tarik Utang Rp 63,3 Triliun di Awal 2020

Keempat jenis sukuk yang akan dilelang yakni SPN-S 15072020 dengan jath tempo 15 Juli 2020, PBS002 dengan jatuh tempo 15 Januari 2022, PBS026 dengan jatuh tempo 15 Oktober 2024 dan PBS005 dengan jatuh tempo 15 April 2043.

Adapun imbalannya mulai dari 5,45 persen hingga 6,75 persen. Lelang sukuk dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Investasinya Anjlok, Ini 14 Daftar Saham Asabri

Sebelumnya pemerintah mengatakan, penarikan utang di awal 2020 dilakukan karena memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan sentimen yang kuat dari investor di awal tahun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 4.778 triliun hingga akhir 2019.

Jika dibandingkan dengan posisi utang di periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 4.418,3 triliun, maka sepanjang tahun 2019 utang pemerintah bertambah sebesar Rp359,7 triliun.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rasio utang yang sebesar 29,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut masih terjaga aman.

Baca juga: Kata Luhut, Miliaran Dollar AS Investasi UEA Juga untuk Ibu Kota Baru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Whats New
Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Whats New
Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Whats New
Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Whats New
Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Whats New
Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Rilis
Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Whats New
DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

Whats New
Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.