Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Mahathir soal Kashmir, India "Resmi" Boikot Sawit Malaysia

Kompas.com - 14/01/2020, 10:38 WIB
Muhammad Idris,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sudah beberapa kali melontarkan kritik pada Pemerintah India atas masalah yang terjadi di Kashmir.

Dilansir dari Reuters, para importir minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) di India sudah sepakat untuk secara efektif menghentikan semua pembelian sawit dari pemasok mereka di Malaysia.

Meski tidak diungkapkan secara resmi, Pemerintah India telah menganjurkan para importir CPO untuk memboikot produk sawit asal Negeri Jiran itu.

Seruan boikot para pengusaha India itu sebenarnya dikeluarkan beberapa minggu lalu, bersamaan dengan langkah yang diambil Pemerintah India untuk membatasi impor CPO dan produk turunan sawit asal Malaysia.

Kebijakan itu dirilis setelah PM Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik tindakan kekerasan India di Kahsmir, serta penerapan UU Kewarganegaraan baru yang dinilai diskriminatif kepada warga muslim.

"Secara resmi memang tidak ada larangan impor minyak sawit dari Malaysia, tetapi tak seorang pun mengimpor karena instruksi pemerintah," kata salah seorang pengusaha pemilik perusahaan pengolahan sawit terkemuka di India.

Baca juga: RI Siap Hadapi Uni Eropa Terkait Diskriminasi Sawit di WTO

Imbasnya, para importir India mengalihkan pembeliannya ke Indonesia, meski dengan harga lebih mahal sekalipun.

"Kami bisa saja tetap mengimpor CPO dari Malaysia, tetapi pemerintah sudah memperingatkan: Jangan datang kepada kami kalau pengirimanmu macet," kata seorang importir minyak sawit yang berbasis di Mumbai.

"Memangnya siapa yang mau kalau pengirimannya macet di pelabuhan," imbuhnya.

Tercatat, India saat ini merupakan importir minyak sawit terbesar di dunia. Industri dalam negerinya menyerap lebih dari sembilan juta ton CPO per tahun yang didatangkan dari Indonesia dan Malaysia.

Mahathir menolak

Sebelumnya, dikutip dari Kontan, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan, ia tidak akan menarik kembali kecamannya atas tindakan New Delhi di Kashmir, meski asosiasi minyak nabati India menyerukan boikot minyak kelapa sawit (CPO) Malaysia.

Kebuntuan bisa memperburuk apa yang Mahathir gambarkan sebagai perang dagang antara Malaysia, produsen sekaligus pengekspor CPO terbesar kedua di dunia, dan India, pembeli terbesar komoditas asal Negeri Jiran tersebut sepanjang tahun ini.

"Kami mengutarakan pendapat kami, dan kami tidak menarik atau mengubahnya," tegas Mahathir kepada wartawan di Kuala Lumpur, Selasa (22/10/2019), seperti dikutip Reuters.

"Apa yang kami katakan adalah kita semua harus mematuhi resolusi (PBB). Jika tidak, apa gunanya PBB?" ujar dia.

Solvent Extractors Association of India (SEAI) segera meminta anggotanya untuk berhenti membeli CPO Malaysia, setelah Mahathir mengatakan di Majelis Umum PBB bahwa India sudah "menyerbu dan menduduki" Kashmir, wilayah mayoritas muslim yang disengketakan juga diklaim Pakistan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com