Pro Kontra Edhy Prabowo Mau Cabut Larangan Cantrang Era Susi

Kompas.com - 22/01/2020, 10:21 WIB
Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18 ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoRatusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah menggodok revisi aturan yang melarang cantrang. Ini dilakukan mengakomodir kapal nelayan Pantura agar bisa beroperasi di Natuna Utara.

Alat tangkap yang masuk trawl ini dilarang sejak era Menteri KKP Susi Pudjiastuti lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/1/2020), Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, di Jakarta menyatakan, untuk mendorong kesejahteraan nelayan, hasil tangkapan per kapal harus tinggi.

Hasil tangkapan tinggi hanya dimungkinkan jika ada alat tangkap modern. Kementerian membentuk tim penasihat menteri untuk memperoleh masukan terkait kebijakan yang akan digulirkan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu, daya dukung atau tangkapan yang diperbolehkan untuk mendukung perikanan lestari berkisar 800.000 ton di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 Laut Natuna Utara.

”Pemakaian kapal cantrang di Laut Natuna Utara dihitung maksimum 8 bulan atau sesuai musim tangkapan ikan. Daya penangkapannya berkisar 320 ton per kapal ukuran 60 gros ton. Jadi, sekitar 2.500 kapal bisa masuk,” katanya.

Baca juga: Edhy Prabowo Jadi Cabut Larangan Cantrang Era Susi?

Menurut dia, negara maju tidak pernah melarang total penggunaan pukat harimau atau trawl. Pelarangan cantrang, yang menyerupai trawl dilakukan secara selektif di tempat atau musim tertentu.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71/2016.

”Sesuai permintaan pemangku kepentingan, nanti akan ada uji petik yang melibatkan berbagai pihak. Hasil kajian nantinya jadi dasar (revisi peraturan tentang cantrang),” ujarnya.

Pengkajian ulang terhadap peraturan yang melarang pemakaian cantrang merupakan bagian dari revisi terhadap 29 peraturan di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Whats New
Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Whats New
Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah Daripada Malaysia hingga Vietnam

Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah Daripada Malaysia hingga Vietnam

Whats New
Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Spend Smart
5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

Whats New
Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Whats New
Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Whats New
Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Whats New
Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Whats New
Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Spend Smart
Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Whats New
Akuisisi Air Mancur Group, Combiphar: Ini Warisan Indonesia, Sayang Jika Diambil Asing

Akuisisi Air Mancur Group, Combiphar: Ini Warisan Indonesia, Sayang Jika Diambil Asing

Whats New
Saham yang Dijagokan Yusuf Mansur Sempat Hijau, Ini Kata Analis

Saham yang Dijagokan Yusuf Mansur Sempat Hijau, Ini Kata Analis

Whats New
Masih Dinamis, Anggaran PEN Tahun Ini Diperkirakan Rp 553 Triliun

Masih Dinamis, Anggaran PEN Tahun Ini Diperkirakan Rp 553 Triliun

Whats New
Mantap IPO, Widodo Makmur Unggas Tawarkan Harga Awal Rp 180 Per Saham

Mantap IPO, Widodo Makmur Unggas Tawarkan Harga Awal Rp 180 Per Saham

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X