Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Kenaikan Tarif Ojol, Begini Respons Konsumen

Kompas.com - 23/01/2020, 06:38 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan berencana melakukan penyesuaiaan alias menaikkan tarif ojek online. Kenaikan ini akan dilakukan setelah melakukan pembahasan dengan pihak aplikator beserta driver ojek online dan konsumen yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Rencana penyesuaiaan tarif ini pun menuai respons yang variatif dari pengguna setia ojol.

Seorang karyawan yang bekerja di kawasan Jakarta Pusat bernama Abdul (26) mengaku keberatan apabila kembali terjadi kenaikan tarif ojol. Hal ini dinilai akan semakin memberatkan konsumen.

"Secara umum sebagai penumpang tentu keberatan meskipun cuma ratusan perak, apalagi buat yang pakai setiap hari," katanya kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Soal Ojol Maxim, Kemenhub Bakal Layangkan Surat Cinta Kedua ke Kemkominfo

Menurut Abdul, tarif yang berlaku saat ini sudah merupakan titik tengah dari kemampuan bayar penumpang dan kebutuhan ojol.

Kendati demikian apabila nantinya tarif kembali naik, Abdul mengatakan dirinya masih akan menggunakan ojol. Pasalnya, ojol sudah ia anggap sebagai suatu kebutuhan.

Berbeda dengan Abdul, karyawati bernama Laili (23) justru mengaku tidak masalah apabila nantinya tarif ojol kembali naik.

Namun menurut dia, kenaikan tarif ojol masih harus mengikuti sistem zonasi yang berlaku saat ini. Dimana penyesuaian tarif di satu daerah tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Pasalnya, setiap daerah memiliki daya beli yang berbeda-beda.

"Kalau saya pribadi enggak terlalu keberatan sih, walau jadinya zona kita akan sekitar Rp 2.400 sampai Rp 2.900 lah ya per km. Tapi kalau harga Rp 2.400 diberlakukan juga di daerah lain kayaknya harus lebih dikaji soalnya cukup mahal pasti jatuhnya," tutur dia.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Tarif Ojol Juga Naik?

Akan tetapi, Laili meminta nantinya kenaikan tarif diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dari pihak aplikator maupun driver ojol.

"Misal lagi musim hujan nih, banyak banget driver yang alasannya enggak punya mantel padahal itu penting, terus helm penumpang basah bau bikin enggak nyaman," ucapnya.

Sebagai informasi, YLKI menolak rencana kenaikan tarif ojek online (ojol). Sebab kata YLKI, tarif ojek online baru naik pada September 2019 lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat bahwa penyesuaiaan tarif memang boleh dilakukan oleh Kemenhub.

Namun, apabila Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif, maka YLKI menolaknya.

Pasalnya kenaikan tarif dinilai belum layak dilakukan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

"Besaran kenaikan pada September 2019 sudah signifikan dari tarif batas atas, yakni Rp 2.500/km untuk batas atas, dan Rp 2.000/km untuk batas bawah, dan tarif minimal Rp 8.000-10.000 untuk jarak minimal," tutur Tulus.

Baca juga: Marak Kasus Penipuan Ojol, ini Himbauan YLKI Untuk Masyarakat dan Aplikator

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com