Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ESDM Sebut Komponen Biaya Pendongkrak Harga Gas

Kompas.com - 27/01/2020, 21:42 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah fokus mencari opsi untuk menekan harga gas yang dinilai sudah terlalu mahal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan saat ini harga gas didapat dari lima komponen biaya utama.

"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, penetapan harga gas bumi, terdiri harga hulu, penyaluran, dan biaya niaga," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Arifin membeberkan, untuk rentang harga gas hulu ialah sebesar 3,4 sampai 8,24 dollar AS per juta british thermal unit (million british thermal unit/MMBTU).

Kemudian biaya transmisi sebesar 0,02 sampai 1,55 dollar AS. Lalu ada biaya distribusi sebesar 0,2 sampai 2 dollar AS.

Baca juga: Turunkan Harga Gas Industri, Menteri ESDM Pangkas Biaya Penyaluran

Setelah itu masih ada biaya niaga yang dengan rentang harga 0,24 sampai 0,58 dollar AS. Dan yang terakhir iuran usaha sebesar 0,02 sampai 0,06 dollar AS.

Mantan Duta Besar RI untuk Jepang itu memastikan bahwa sudah ada tiga industri yang disesuaikan harga gas nya, yakni pupuk, petrokimia, dan baja.

Sementara itu masih ada 4 jenis industri lagi yang belum diselesaikan. Yakni, keramik dengan harga 7,7 dollar AS per MMBTU, kaca 7,5 dollar AS per MMBTU, sarung tangan karet 9,9 dollar AS per MMBTU, dan oleo kimia sebesar 8 sampai 10 dollar AS per MMBTU.

Untuk mengatasi harga gas yang masih mahal, Arifin memastikan pihaknya sudah memiliki tiga opsi utama.

Opsi pertama yang akan dilakukan adalah mengurangi porsi negara serta melakukan efisiensi penyaluran gas.

"Hal ini dilakukan dengan pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) hulu migas," ujarnya.

Kemudian, Arifin juga akan mewajibkan KKKS untuk memenuhi kebijakan alokasi atau DMO gas.

Terkahir, pemerintah siap membuka opsi mempermudah impor gas bagi pelaku industri yang belum mendapatkan akses pipa gas nasional.

"Memberikan kemudahan bagi swasta untuk memgimpor gas untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum terhubung dengan jaringan gas nasional," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Whats New
Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Whats New
Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Viral Video Youtuber Korsel Diajak Mampir ke Hotel, Ini Tanggapan Kemenhub

Viral Video Youtuber Korsel Diajak Mampir ke Hotel, Ini Tanggapan Kemenhub

Whats New
Finaccel Digital Indonesia Berubah Nama jadi KrediFazz Digital Indonesia

Finaccel Digital Indonesia Berubah Nama jadi KrediFazz Digital Indonesia

Whats New
Dampak Fluktuasi Harga Pangan Awal 2024

Dampak Fluktuasi Harga Pangan Awal 2024

Whats New
Mengenal 2 Fitur Utama dalam Asuransi Kendaraan

Mengenal 2 Fitur Utama dalam Asuransi Kendaraan

Earn Smart
Penggunaan Gas Domestik Didominasi Industri, Paling Banyak Industri Pupuk

Penggunaan Gas Domestik Didominasi Industri, Paling Banyak Industri Pupuk

Whats New
Libur Panjang, Angkasa Pura II Proyeksikan Penumpang Capai 1 Juta Orang

Libur Panjang, Angkasa Pura II Proyeksikan Penumpang Capai 1 Juta Orang

Whats New
Percepat Peluncuran Produk untuk Perusahaan Teknologi, XpandEast Terapkan Strategi Pengurangan Time-to-Market

Percepat Peluncuran Produk untuk Perusahaan Teknologi, XpandEast Terapkan Strategi Pengurangan Time-to-Market

Whats New
Pasar Kripto Berpotensi 'Rebound', Simak Prospek Jangka Panjangnya

Pasar Kripto Berpotensi "Rebound", Simak Prospek Jangka Panjangnya

Earn Smart
Asosiasi 'Fintech Lending' Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Asosiasi "Fintech Lending" Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Whats New
Pihak Minimarket Diminta Ikut Tanggung Jawab Keamanan Parkir, Asosiasi: Kami Sudah Pasang CCTV dan Beri Peringatan

Pihak Minimarket Diminta Ikut Tanggung Jawab Keamanan Parkir, Asosiasi: Kami Sudah Pasang CCTV dan Beri Peringatan

Whats New
Pasar Kripto 'Sideways', Simak Tips 'Trading' untuk Pemula

Pasar Kripto "Sideways", Simak Tips "Trading" untuk Pemula

Earn Smart
Sederet Langkah Kemenhub Pasca Kasus Kekerasan di STIP Jakarta

Sederet Langkah Kemenhub Pasca Kasus Kekerasan di STIP Jakarta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com