Pemerintah Buka Opsi Beli Tanah Warga yang Ada di Area Ibu Kota Baru

Kompas.com - 08/02/2020, 08:02 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah membuka opsi membeli tanah warga jika berada di lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Tapi nanti ibu kota negara bisa melakukan penataan, konsolidasi. Kalau tanah masyarakat kena akan dilakukan mekanisme pelepasan sesuai undang-undang nomor dua," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Selain itu, pemerintah juga akan membuka opsi agar tanah dengan hak milik masyarakat itu dipertahankan meski ada di tengah daerah pembangunan ibu kota baru.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ditunjuk Jadi Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Baru

"Ya intinya adalah karena sebagian besar tanah negara bekas hutan itu tidak ada masalah. Kalau tanah masyarakat nanti kita akan lihat. Kalau hak milik masyarakat akan di-enclave," ujarnya.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur bakal membutuhkan lahan seluas 256.000 hektare.

Tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan pembangunannya nanti, luas lahan tersebut bakal bertambah hingga 400.000 hektare.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sri Mulyani ke Pengusaha: Gaji Saya Lebih Kecil dari Direktur Keuangan Bapak Ibu...

Namun, bila dalam lahan itu terdapat tanah milik warga sekitar, maka pemerintah membuka opsi membeli tanah tersebut.

Sofyan juga memastikan, pembangunan ibu kota negara baru tidak akan berdiri di atas lahan bekas tambang serta bakal bebas dari banjir.

"Itu sudah dipertimbangkan semuanya. Kalau lahan bekas tambang, kami enggak bikin ibu kota negara. Lahan bekas tambang itu teknis apa akan di reklamasi atau bagian dari kolam," ucapnya.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Minta Pengusaha Bujuk DPR...

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lokasi ibu kota baru diketahui bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukit Soeharto 67.776 hektare.

Ada kekhawatiran dari beberapa pihak, pembangunan ibu kota baru akan merusak lingkungan.

Namun, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, akan menjaga lingkungan selama pembangunan ibu kota baru.

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Akan Jadi Daerah Khusus Industri?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

Whats New
Jualan Online Kena Pajak, Bagaimana Aturan Pajak Olshop?

Jualan Online Kena Pajak, Bagaimana Aturan Pajak Olshop?

Whats New
Hadapi Varian Omicron, Sri Mulyani: RI Punya Bekal Kuat

Hadapi Varian Omicron, Sri Mulyani: RI Punya Bekal Kuat

Whats New
Jejak Kemesraan Erick Thohir dengan Banser

Jejak Kemesraan Erick Thohir dengan Banser

Whats New
DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun Pada 2022

DPR Setujui Anggaran Operasional Bank Indonesia Rp 28,41 Triliun Pada 2022

Whats New
Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Whats New
Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Rilis
Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Whats New
Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.