Dalam Omnibus Law, Pekerja yang Kena PHK Tak Bisa Tuntut Perusahaan?

Kompas.com - 14/02/2020, 17:48 WIB
Ilustrasi pekerja. shutterstockIlustrasi pekerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR RI.

RUU yang diharapkan mampu menggenjot investasi dalam negeri tersebut mengubah beberapa ketentuan terkait ketenagakerjaan. Salah satunya tentang hak pekerja untuk mengajukan gugatan kepada pemberi kerja ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diterima Kompas.com dikatakan, pemerintah memutuskan untuk menghapus ketentuan mengenai hak pekerja tersebut.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Bisa Dikontrak Seumur Hidup?

Sebelumnya, hal tersebut di atur dalam Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.

"Apabila pekerja atau buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2, pekerja atau buruh yang bersangkutan dapapt mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial," tulis beleid tersebut.

Selain itu, RUU sapu jagat tersebut juga mengubah ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja untuk memberikan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada pekerja atau buruh yang ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindakan pidana.

Pekerja yang terkena PHK karena ditahan oleh pihak berwajib tak lagi menerima uang penghargaan masa kerja sebanyak satu kali dan uang penghantian hak, tetapi hanya uang bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya.

Padahal, dalam RUU Ketenagakerjaan, sebelumnya hal itu diwajibkan.

"Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)," tulis undang-undang itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Ingin Daftar Kartu Prakerja? Ini Kriteria Agar Diterima Sebagai Peserta

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

IHSG Ditutup Menguat, Asing Borong Saham BBRI dan BBCA

Whats New
Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Juni 2021, Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 1 Juta Per Hari

Whats New
Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X