Sri Mulyani: Indonesia Paling Sedikit Gunakan Instrumen Cukai untuk Pengendalian Konsumsi

Kompas.com - 20/02/2020, 08:08 WIB
rapat kerja Kementerian Keuangan  bersama komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/ELSA CATRIANArapat kerja Kementerian Keuangan bersama komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bertemu dengan Komisi XI DPR RI membahas ekstensifikasi barang kena cukai.

Dalam agenda tersebut Kementerian Keuangan mengusulkan produk kantong plastik, minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.

Sri Mulyani berpendapat instrumen cukai dapat mengendalikan tingkat konsumsi di Indonesia.

"Cukai adalah instrumen yang tepat untuk mengendalikan tingkat konsumsi, contohnya plastik. Indonesia termasuk negara yang memiliki konsumsi plastik terbesar. Dengan adanya cukai mungkin bisa menurunkan atau mengendalikan konsumsi plastik," ujarnya dalam rapat yang digelar bersama di Komisi XI di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Langkah Pemerintah Terapkan Cukai Plastik Disetujui DPR

Walaupun demikian, Sri Mulyani juga mengatakan di bandingkan di beberapa negara di Asean, Indonesia paling sedikit menggunakan instrumen cukai untuk pengendalian.

"Laos 9, Malaysia 7 dan Myanmar juga 7. Indonesialah yang paling sedikit untuk menggunakan cukai sebagai instrumen untuk alat fiskal ataupun pengendalian," sambungnya.

Pertama untuk produk plastik, Sri Mulyani mengusulkan cukai ini diterapkan pada kantong plastik dengan ukuran 75 mikron atau yang biasa dikenal kantong kresek.

Namun, masih ada pengecualian untuk sejumlah barang. Contohnya barang non-fabrikasi seperti kantong plastik gula dan untuk tarifnya diusulkan dikenakan tarif cukai dengan besaran sebesar Rp 30.000 per kilogram, sementara untuk perlembarnya adapun harga plastik setelah dikenakan biaya cukai sebesar Rp 450,- per lembar.

Kedua minuman berpemanis, untuk produk teh kemasan dikenakan tarif Rp 1.500 per liter, untuk produk minuman karbonasi biaya tarifnya Rp 2.500 per liter dan produk minuman lainnya seperti minuman berenergi, kopi konsentrat dan sejenisnya dikenakan biaya yang sama yaitu sebesar Rp 2.500 per liter.

"Kalau usulan ini diterima maka potensi penerimaan mencapai 6,25 triliun," sambungnya.

Ketiga Tarif Emisi Kendaraan Bermotor, Sri Mulyani mengatakan obyek cukai yang disarankan diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2 atau Karbondioksida.

Apaba usulan ini diterima Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mendapatkan penerimaan cukai sebesar Rp 15,7 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X