Kemenhub Tunjuk Pelindo III Kelola Jasa Pemanduan Kapal di 3 Selat Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menunjuk PT Pelindo III untuk memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Selat Malaka, Selat Phillip, dan Selat Singapura.

Kawasan perairan tersebut dinyatakan sebagai wilayah perairan pandu luar biasa alur pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) yang berbatasan dengan batas negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

“Hal ini penting karena pasar global semakin bersaing. (Layanan pemanduan perairan Selat Malaka) harus dilaksanakan dengan service excellent, sebagai penegasan untuk menjaga ketahanan dan suplai logistik Indonesia,” ujar Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan, Agus Arifianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Pelindo III Segera Bangun Pelabuhan Multipurpose di Labuan Bajo

Sementara itu, Direktur Teknik Pelindo III Joko Noerhudha menambahkan, nantinya penugasan dari Kemenhub tersebut akan diberikan ke anak usaha perseroannya, yakni PT Pelindo Marine Service.

“Dengan diberikannya SK oleh pemerintah kepada Pelindo III, maka Pelindo III melalui Pelindo Marine Service, sebagai BUMN akan semakin dipercaya oleh operator atau agen kapal-kapal internasional untuk menggunakan jasa pandu dan kapal tunda Indonesia dalam melayari Selat Malaka dan sekitarnya dengan aman dan selamat,” kata dia.

Joko menuturkan, perseroannya akan mendorong anak usahanya untuk mengembangkan bisnis di luar captive market-nya.

“Salah satunya dengan terus berinovasi agar bisa memberikan added value kepada pengguna jasa global. Ini juga merupakan wujud ekspansi BUMN ke pasar internasional,” ucap Joko.

Baca juga: Permudah Layanan di Pelabuhan, Pelindo III Luncurkan Sistem Khusus

Direktur Utama Pelindo Marine Service Eko Hariyadi Budiyanto menjelaskan, persaingan usaha jasa pemanduan dan penundaan kapal di tiga selat tersebut sangat ketat.

“Memang persaingan di sana cukup ketat, ada pilotage atau marine advisory oleh Malaysia dan Singapura. Padahal sekitar 60 persen wilayah pelayaran tersebut merupakan wilayah NKRI,” ucap dia.