Catat, Biaya Perawatan Pasien Corona Ditanggung Negara

Kompas.com - 04/03/2020, 10:27 WIB
Perawat mengunakan berjalan usai melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang diduga terkena virus Difteri di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Jumat (8/12). Menteri Kesehatan Nila Moeloek menetapkan kasus virus Difteri merupakan kasus kejadian luar biasa, sehingga Kemenkes akan menjadwalkan imunisasi vaksin TD (tetanus-difteri) untuk mengatasi kejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri di tiga provinsi diantaranya Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaPerawat mengunakan berjalan usai melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang diduga terkena virus Difteri di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Jumat (8/12). Menteri Kesehatan Nila Moeloek menetapkan kasus virus Difteri merupakan kasus kejadian luar biasa, sehingga Kemenkes akan menjadwalkan imunisasi vaksin TD (tetanus-difteri) untuk mengatasi kejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri di tiga provinsi diantaranya Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan kasus positif virus corona atau Covid-19 telah ditemukan di Indonesia. Tercatat, ada dua orang di Indonesia yang terjangkit wabah yang menyebar dari China itu.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona, pemerintah menjamin biaya perawatan di rumah sakit bagi pasien. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/104/2020.

Bagi pasien yang diduga tertular virus corona, biaya penanganan pasien bisa langsung ditanggung dari rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan menyatakan telah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan di 32 provinsi. Soal pembiayaan pasien corona diatur dalam diktum keempat Keputusan Menteri tersebut.

Baca juga: Cegah Virus Corona, Dilarang Meludah Sembarangan di KRL Commuter Line

"Segala bentuk pembiayaan dalam rangka penanggulangan dibebankan pada anggaran Kemenkes, pemerintah daerah, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan," tulis keputusan Menkes yang diteken pada 4 Februari 2020 itu.

Sementara dalam diktum kelima, dijelaskan bahwa pembiayaan, termasuk biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan Menkes mulai berlaku dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di Jakarta, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah rumah sakit pemerintah menjadi tempat rujukan pasien corona antara lain RSUP Persahabatan, RSIP Sulianti Saroso.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf menjelaskan, virus corona merupakan kasus spesifik yang diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Imbas Corona, Penjual Jamu Keluhkan Meroketnya Harga Bahan Baku

"Memang anggaran diatur, dan semua dijamin oleh pemerintah," ujar Iqbal ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/3/2020). 

Iqbal pun mengatakan, proses penjaminan tersebut bakal meliputi beberapa persyaratan tertentu.

"Misal, mesti rumah sakit dengan syarat tertentu untuk pelayanan pasien corona," jelas dia.

Adapun seperti diberitakan sebelumnya, Menkes Terawan Terawan memberi penjelasan kedua pasien yang diketahui positif terjangkit virus corona tertular dari warga negara Jepang yang berkunjung ke rumah mereka di Depok, beberapa waktu lalu.

Warga Jepang itu baru terdeteksi positif corona saat sudah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Setelah itu, Kemenkes melakukan penelusuran dan dipastikan bahwa ibu dan anak yang melakukan kontak dengan warga Jepang itu juga positif corona.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Tidak Pernah Menutupi Kasus Corona

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X