Kian Melemah, Rupiah Ditutup Rp 15.912 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot Kamis (19/3/2020) kembali melemah.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp 15.912 per dollar AS atau melemah 690 poin sebesar 4,53 persen dibanding penutupan Rabu Rp 15.222 per dollar AS.

Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan penyebaran virus corona yang semakin mengkhawatirkan yang mengakibatkan kepanikan pasar.

“Kepanikan pasar, (membuat) Bank Indonesia (BI) hari ini memutuskan menurunkan suku bunga BI sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Keputusan itu diambil dengan melihat kondisi ekonomi global akibat dampak virus corona,” kata Ibrahim.

Baca juga: Antisipasi Corona, Jadwal KA Bandara Diubah

BI juga menurunkan suku bunga deposif fasility sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility turun 25 bps menjadi 5,25 persen.

“Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dan langkah prepentive menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Sayangnya kebijakan BI tersebut yang sudah mengikuti anjuran Bank Sentral global tak mampu menyelamatkan rupiah dari keterpurukan.

Baca juga: Dampak Virus Corona, BI Revisi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi di Bawah 5 Persen

“Bi tidak bisa menjaga stabilitas mata uang rupiah akibat pasar yang panik karena dinamika dinamika penyebaran virus corona sangat cepat,” ucapnya.

Sementara dari sisi eksternal, dalam beberapa pekan terakhir, pasar global jatuh akibat ketatnya pembatasan perjalanan dan kehidupan sehari-hari. Ini otomatis mengganggu bisnis dan mendorong konsumen untuk tinggal di rumah dan mengendalikan pengeluaran.

“Demi menghambat laju penularan virus corona, berbagai negara menerapkan kebijakan yang ekstrem. Pergerakan masyarakat dibatasi, akses keluar-masuk ditutup, dan sebagainya. Pemimpin 27 negara Uni Eropa sepakat untuk menutup perbatasan selama 30 hari ke depan,” tambahnya.

Baca juga: Rupiah Dekati Rp 16.000, Pemerintah Harus Terapkan Protokol Krisis?