5 Fakta Kartu Pra Kerja Andalan Jokowi

Kompas.com - 29/03/2020, 13:09 WIB
Kartu Pra Kerja Kartu Pra KerjaKartu Pra Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mempercepat realisasi program Kartu Pra Kerja secara nasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas wabah virus corona (Covid-19).

Kartu Pra Kerja akan segera dirilis pemerintah secara nasional dalam waktu dekat. Berikut sederet fakta Kartu Pra Kerja 2020 andalan Jokowi sejak mulai diperkenalkan saat kontestasi Pilpres 2019 yang masuk dalam janji kampanyenya.

1. Insentif "gaji" Rp 1 juta per bulan

Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp 10 triliun, sehingga nantinya setiap pekerja yang masuk korban PHK bisa mendapatkan honor sebesar Rp 1 juta per orang atau mengalami kenaikan dari skema sebelumnya yang ditetapkan Rp 650.000.

Baca juga: Catat, Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dibuka April

Dana tersebut akan ditransfer dalam beberapa tahap selama 3-4 bulan yang masuk ke dompet digital atau e-wallet peserta program tersebut. Nantinya peserta Kartu Pra Kerja juga akan mendapatkan dana insentif setelah dilakukan survei kebekerjaan.

Survei Kebekerjaan dilakukan sebagai feedback efektivitas program. Survei yang ditanyakan dalam 3 tahap dengan insentif pengisian survei sebesar Rp 150 ribu sebagai feedback efektivitas program, kesesuaian pelatihan dan penempatan kerja, dan sebagainya.

2. Ikut pelatihan

Peserta program lalu bisa mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam laman Prakerja.go.id yang di dalamnya ada berbagai pilihan Balai Latihan Kerja (BLK). 

Peserta memilih pelatihan dari penyelenggara pelatihan dan bayar menggunakan saldo Kartu Prakerja.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Apa Itu Kartu Pra Kerja

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta program nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga yang diikutinya.

3. Daftar via online

Pendaftaran Kartu Pra Kerja dilakukan secara online di laman Prakerja.go.id yang baru bisa dibuka pada April 2020 nanti. Pendaftaran juga bisa dilakukan secara kolektif oleh petugas pengantar kerja dari Disnaker.

Untuk syarat mendapatkan Kartu Pra Kerja, calon peserta harus berusia minimal 18 tahun dan berstatus WNI. Lalu kualifikasi lainnya, yakni tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

4. Gandeng startup

Pembayaran hingga pemilihan tempat pelatihan peserta Kartu Pra Kerja dilakukan dengan menggandeng sejumlah marketplace dan situs-situs yang menyelenggarakan pelatihan digital.

Beberapa di antaranya seperti Bukalapak, Tokopedia, Skill Academy, Pintaria, Pijar, Maubelajarapa, dan Sekolahmu. Sementara untuk mitra pembayarannya menggunakan Link Aja, OVO, dan Bank BNI.

Baca juga: Kartu Pra Kerja, Janji Kampanye Jokowi yang Dikebut Demi Lawan Corona

5. Menyasar korban PHK dan pencari kerja

Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling). Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah.

Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Kartu Pra Kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Whats New
Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Whats New
5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

Earn Smart
Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Spend Smart
Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Whats New
Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Whats New
Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Spend Smart
Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Work Smart
Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Work Smart
MONEY SEPEKAN:  6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

MONEY SEPEKAN: 6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

Whats New
Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Whats New
Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Whats New
Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Whats New
Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X