Jokowi Memperlebar Defisit APBN Jadi 5,07 Persen, Tepatkah?

Kompas.com - 31/03/2020, 20:02 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memutuskan memperlebar defisit APBN 2020 hingga 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau menembus batas defisit 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang (UU).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pelebaran defisit anggaran sejalan dengan kebijakan pemerintah menambah anggaran belanja sebesar Rp 405,1 triliun tahun ini.

Jokowi juga menandatangani Perppu untuk melandasi pelebaran defisit APBN tersebut untuk segera disampaikan ke DPR RI dan disepakati.

Baca juga: Soal Pembebasan Tarif Listrik, PLN: yang Terpenting Bantu Masyarakat

Perppu tersebut juga akan mengakomodasi pelebaran defisit APBN di atas 3 persen hingga tahun 2022 mendatang, sebelum dikemblaikan pada disiplin fiskal maksimal defisit 3 persen dari PDB mulai tahun 2023.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, keputusan pemerintah memperlebar defisit APBN memang tepat untuk dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Terutama untuk tahun ini sangat mendesak. Ekstensi pelebaran defisit anggaran juga diperlukan sampai tahun 2021 karena proses recovery ekonomi kelihatannya juga masih butuh defisit APBN di atas 3 persen,” tutur Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: BI dan Pemerintah Siapkan Stimulus Lebih Besar Hadapi Resesi Ekonomi

Pelebaran defisit anggaran, lanjut Faisal, masih diperlukan sampai tahun depan agar pemerintah dapat tetap mengucurkan stimulus pada perekonomian yang diprediksi mengalami akan mengalami pemulihan. Baik itu stimulus bagi masyarakat terutama kelompok masyarakat terbawah, serta stimulus bagi dunia usaha.

Meski demikian, Faisal merasa tak yakin pelebaran defisit di atas 3% perlu dilakukan sampai tahun 2022 seperti yang direncanakan pemerintah.

“Sepertinya tidak perlu sampai 2020 karena pelebaran defisit juga memiliki risiko. Jangan sampai pelebaran defisit melebihi kebutuhan dan memberi ruang moral hazzard pada APBN,” tutur Faisal. (Grace Olivia | Khomarul Hidayat)

Baca juga: Daftar Lengkap Bank dan Perusahaan Leasing yang Beri Kelonggaran Kredit

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Terbebani wabah corona, defisit APBN 2020 melebar jadi 5,07% dari PDB

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X