KILAS

Menaker akan Denda Pengusaha yang Terlambat Bayar THR Pekerja

Kompas.com - 03/04/2020, 20:09 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pekerja atau buruh yang terpapar penyakit virus corona (Covid-19) akan mendapatkan upahnya. 

Dok. Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pekerja atau buruh yang terpapar penyakit virus corona (Covid-19) akan mendapatkan upahnya.

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.

“THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Ida, saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Teleconference dengan Komisi IX DPR, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Kamis (2/4/2020).

“Denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan,” kata Ida

Menaker mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015, perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh.

Perusahaan yang terkena dampak Covid-19

Sementara itu, Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mekanisme dialog dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap.

Kemudian apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan perundang-undangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.

Baca juga: Menko Airlangga Ingatkan Pengusaha Bayar THR Karyawan

“Bila jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ida.

Selain masalah THR, pada Raker tersebut Ida juga membahas kebijakan pemerintah terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok, langkah mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19, bantuan Kemnaker kepada pekerja informal, serta pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang melakukan lockdown.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

Rilis
Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Whats New
SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

Rilis
Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Whats New
Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Whats New
Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Whats New
Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Rilis
Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Rilis
Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Rilis
BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Whats New
KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Whats New
Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Whats New
Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X