Pegadaian Terima Restrukturisasi Kredit, Nasabah Diminta Ajukan Permohonan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pegadaian (Persero) menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit mengikuti intruksi Presiden RI Joko Widodo dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pegadaian membuka restrukturisasi kepada nasabahnya yang terdampak wabah virus corona (Covid-19), berupa perpanjangan waktu, penundaan pembayaran angsuran, hingga pembebasan denda kepada nasabah perseroan.

"Kami terus memberikan kemudahan bagi nasabah - nasabah perseroan, di antaranya berupa keringanan pembayaran cicilan sampai dengan 1 tahun," kata Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/4/2020).

Untuk mekanismenya pemberian keringanan akan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

Baca juga: Cegah Corona, Pegadaian Tutup Sementara 394 Outlet di Jakarta

Sedangkan untuk kriteria nasabah yang mendapatkan keringanan, antara lain nasabah yang memanfaatkan produk kreasi, Arrum mikro, Arrum ultra mikro, Arrum Ekspress Loan, Amanah, Rahn Tasjily Tanah, Kreasi Ultra Mikro, Kreasi Ekspress Loan, Kreasi Multi Guna, maupun usaha yang mengalami penurunan.

"Kami memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki usaha dan yang barang jaminannya masih dipergunakan untuk menunjang usahanya," paparnya.

Permohonan Keringanan

Kuswiyoto menuturkan, para nasabah tentu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapat keringanan. Hal tersebut dilakukan agar Pegadaian dapat mendata nasabah mana saja yang sesuai dengan kriteria.

Nasabah dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan melalui website (www.Pegadaian.co.id) atau datang langsung ke outlet - outlet Pegadaian terdekat.

"Pegadaian akan melakukan penilaian kelayakan nasabah yang akan memperoleh keringanan sesuai persyaratan tertentu dan hasilnya diinformasikan kepada nasabah sesegera mungkin," pungkasnya.

Sebagai informasi, kebijakan restrukturisasi kredit diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.