HGU Lahan di RUU Cipta Kerja Jadi 90 Tahun, Lebih Lama dari Aturan Zaman Kolonial

Kompas.com - 16/04/2020, 15:02 WIB
Mahasiswa dari berbagai aliansi kampus berunjuk rasa di depan kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Selasa (10/3/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law karena dinilai merugikan tenaga kerja. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSMahasiswa dari berbagai aliansi kampus berunjuk rasa di depan kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Selasa (10/3/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law karena dinilai merugikan tenaga kerja.
|

Hak pengelolaan ini dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan bank tanah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD, badan hukum milik negara/daerah, dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Lebih rinci, berikut isi Pasal 127 soal perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun dari sebelumnya hanya 25 tahun dan waktu yang lebih lama 35 tahun.

(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.

(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

(3) Jangka waktu hak atas tanah diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 90 (sembilan puluh) tahun.

(4) Dalam rangka mendukung investasi pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk:

  1. Melakukan penyusunan rencana zonasi
  2. Membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan
  3. Melakukan pengadaan tanah, dan
  4. Menentukan tarif pelayanan

Baca juga: Kursus Program Kartu Prakerja: Pelatihan Ojek Online Rp 1 Juta, Perlu?

Zaman Kolonial

Adanya perpanjangan HGU menjadi 90 tahun membuat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) buka suara. Dalam surat terbukanya kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, HGU itu lebih lama dibanding zaman kolonial Belanda.

Dia bilang, pemerintahan kolonial Belanda dahulu memberikan HGU selama 75 tahun.

"Kolonial saja memberi 75 tahun Bapak! Itu sudah membuat menderita putra-putri negeri selama 350 tahun. Sekarang di zaman merdeka ini, justru Bapak mau menambah lebih lama 15 tahun!," kata Dewi.

Di masa kolonial, hak pengelolaan tanah serupa dikenal dengan hak erfpacht. Hak ini memperbolehkan pengusaha untuk mengelola tanah hingga 75 tahun.

Baca juga: Cemas dengan Kondisi Keuangan di Tengah Covid-19? Lakukan 5 Hal Ini

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X