Cerita Bos Garuda soal Sewa Pesawat yang Terlalu Mahal

Kompas.com - 29/04/2020, 14:35 WIB
Irfan Setiaputra, Dirut Garuda Indonesia https://sigfox.id/Irfan Setiaputra, Dirut Garuda Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia Tbk berencana melakukan negoisasi ulang pembayaran sewa pesawat dengan pihak penyewa pengguna usaha atau lessor. Ini dilakukan sebagai salah satu strategi efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menilai harga sewa pesawat yang diterima saat ini lebih mahal ketimbang pada umumnya. Oleh karenanya, ia berencana melakukan diskusi dengan lessor terkait rencana renegoisasi kontrak sewa pesawat.

"Kondisi Covid-19 memungkinkan kita rekonstruksi sewa menyewa pesawat ini. Kita menenggarai bahwa harga sewa kita terlalu tinggi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat virtual Komisi VI DPR RI, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Garuda Indonesia Masih Melayani Penerbangan ke Rute Ini

Lebih lanjut, Irfan menyebutkan salah satu contoh jenis pesawat yang membebani anggaran keuangan Garuda adalah Boeing 777. Setiap bulannya Garuda harus membayar sewa sebesar 1,6 juta dollar AS  atau setara Rp 25 miliar (asumsi kurs Rp 15.500).

Padahal, harga sewa pesawat Boeing 777 di pasaran saat ini ialah 800.000 dollar AS per unit setiap bulannya.

"Kita punya 10 unit, jadi basically bayar 2 kali lipat dari harga market," katanya.

Selain itu, Irfan juga berencana mengembalikan unit pesawat jenis Bombardier CJR-100 yang sudah tidak bisa terbang lagi dan saat ini hanya dikandangkan saja atau grounded.

Untuk mengandangkan pesawat jenis tersebut, Garuda perlu mengeluarkan biaya sebesar 50 juta dollar AS setiap tahunnya.

"Ini waktu terbaik negosiasi sewa pesawat kita, kita minta pesawat tersebut diambil aja. Kita punya fleet dan konfigurasi lebih pas," tutur Irfan.

Langkah-langkah renegoisasi dilakukan oleh Garuda guna menyiasasti pembayaran utang sebesar 500 juta dollar AS yang akan jatuh tempo pada Juni 2020.

"Kita mau relaksasi keuangan, karena kita ini punya sedikit masalah, Juni ini jatuh tempo 500 juta dollar AS," ucap Irfan.

Baca juga: DPR Sebut Garuda Hadapi Tantangan Badai Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Whats New
 SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Whats New
Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

Rilis
DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
 Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Whats New
Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Whats New
Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Whats New
KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

Whats New
Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Whats New
Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Whats New
462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

Whats New
PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

PT Vale Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Ada Larangan Mudik, Omzet Penjualan di Rest Area Turun hingga 95 Persen

Ada Larangan Mudik, Omzet Penjualan di Rest Area Turun hingga 95 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X