Sri Mulyani: Kekurangan Pajak 2020 Bakal Capai Rp 388,5 Triliun

Kompas.com - 01/05/2020, 11:08 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dampak pandemi virus corona (Covid-19) bakal membuat penerimaan negara terpukul tahun ini.

Untuk realisasi pajak, Sri Mulyani mengatakan tahun ini akan ada penurunan penerimaan hingga 5,9 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Adapun kekurangan pajak atau shorfall diperkirakan melebar hingga Rp 388,5 triliun. Padahal selama tahun lalu, realisasi shortfall pajak mencapai Rp 245,5 triliun, yang terbesar dalam lima tahun terakhir.

Baca juga: Insentif Pajak Diperluas, Apa Dampaknya untuk Anda?

Penerimaan pajak tahun ini diprediksi hanya akan mencapai Rp 1.254,1 triliun, jauh dari target yang sebesar Rp 1.642,6 triliun.

"Untuk shortfall kami perkirakan sampai Rp 388,5 triliun," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

Dia melanjutkan, perhitungan shortfall pajak tersebut dengan memerhatikan beberapa faktor akibat pandemi virus corona.

Di antaranya dampak penurunan ekonomi dan perang harga minyak, fasilitas pajak insentif tahap II yang mencapai Rp 13,86 triliun, dan relaksasi stimulus tambahan yang mencapai Rp 70,3 triliun.

"Termasuk memperhitungkan pengutangan tarif PPh menjadi 22 persen senilai Rp 20 triliun, dan antisipasi penundaan pembayaran dividen karena menunggu Omnibus Law tahun depan Rp 9,1 triliun," jelasnya.

Baca juga: Mulai April 2020, Tarif Pajak Badan Dipangkas

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tahun ini diperkirakan hanya Rp 208,5 triliun atau turun Rp 14,6 triliun dari target dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 223,1 triliun.

"Untuk bea cukai, tumbuh negatif 2,2 persen, dengan memperhitungkan dampak stimulus pembebasan bea masuk untuk industri," kata dia.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak tahun ini hanya Rp 1.462,6 triliun, turun Rp 403,1 triliun dari target dalam APBN 2020 yang sebesar Rp 1.865,7 triliun.

Penerimaan perpajakan itu turun 5,4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. Dengan rasio pajak arti luas sebesar 9,14 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X