Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Menjelang Hari-hari Terakhir Usia Maskapai Penerbangan

Kompas.com - 04/05/2020, 07:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tindakan yang paling masuk akal adalah segera memobilsasi kekuatan udara nasional untuk berpadu dalam sebuah wadah sejenis “Satuan Tugas Udara” (Satgasud) yang mengendalikan seluruh gerakan pesawat terbang dalam pengendalian yang tunggal.

Menyusun konsep operasi dukungan adminstrasi logistik yang akan diangkut ketujuan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

Mempetakan jalur penerbangan sesuai kebutuhan alur demand dan suplai dari jenis logistik yang dibutuhkan.

Menyusun bersama pemerintah daerah tentang jadwal penerbangan yang dibutuhkan sesuai jenis barang yang akan di angkut melalui udara.

Menetapkan jenis pesawat udara yang akan di operasikan sesuai kebutuhan angkutan logistik dan infrastruktur penerbangan yang tersedia.

Beberapa instansi tingkat pusat sudah harus melebur pada Satgasud seperti perwakilan dari Bulog, Jajaran Kemdagri (Pemda dan Pemerintah Pusat), BUMN dan TNI- Polri.

Singkatnya operasi penerbangan dalam jalur perhubungan udara dalam negeri harus segera diambil alih untuk bergerak dalam satu mekanisme irama yang terfokus dalam upaya penyelamatan negeri dari ancaman Covid 19.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, 6 Maskapai Ini Sulap Pesawatnya Jadi Angkutan Kargo

Pengoperasian penerbangan Satgasud dalam menggelar jaring perhubungan udara dimasa penanggulangan Covid 19 dengan mengacu kepada konsep operasi penerbangan ditataran strategis dapat dijalankan minimal untuk 1 tahun ke depan.

Dengan demikian maka mekanisme angkutan udara terutama kargo yang belakangan ini sudah berhadapan dengan kondisi persaingan yang kurang sehat (selalu ada pihak-pihak yang mengail di air keruh alias aji mumpung) dilapangan dapat secara otomatis teratasi.

Seluruh kegiatan penerbangan dalam negeri dimasa penanggulangan Covid 19 harus berada dalam satu komando dan pengawasan yang jelas serta terstruktur dalam pengelolaannya.

Cara ini akan dapat membantu banyak upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan dukungan adminstrasi logistik dalam negeri termasuk dalam pengelolaan penerbangan pada jalur domestik yang tengah terguncang akibat Covid 19.

Pola ini pernah tercatat sebagai model yang dengan sukses dilakukan saat dilaksanakan pada berbagai operasi di tanah air antara lain pada operasi Timor Timur.

Kiranya peran Satgas Udara penanggulangan bencana Nasional Covid 19 akan dapat menyumbangkan jalan keluar yang tengah dilakukan pemerintah.

Satgas Udara penanggulangan bencana nasional Covid 19 bisa saja akan merupakan salah satu cara penyelesaian yang sesuai harapan dalam menghadapi hari-hari terakhir maskapai penerbangan yang tengah menuju jurang kebangkrutan.

Peran perhubungan udara sudah selayaknya berada dalam garda terdepan saat negara tengah melakukan upaya besar menanggulangi bahaya virus corona Covid 19.

Baca juga: Maskapai Dilarang Angkut Penumpang, Refund Tiket Bakal Diberi Voucher

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Respons Sri Mulyani Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka | Kenapa Masyarakat Mudah Kena Tipu di Sektor Jasa Keuangan?

[POPULER MONEY] Respons Sri Mulyani Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka | Kenapa Masyarakat Mudah Kena Tipu di Sektor Jasa Keuangan?

Whats New
Belum Berizin, Lahan Reklamasi di Batam Disegel Sementara

Belum Berizin, Lahan Reklamasi di Batam Disegel Sementara

Whats New
Segudang Pekerjaan Rumah CEO Baru Twitter Linda Yaccarino

Segudang Pekerjaan Rumah CEO Baru Twitter Linda Yaccarino

Whats New
Percepat Layanan Pelanggan, NINE Targetkan Buka 19 'Service Point' Tahun Ini

Percepat Layanan Pelanggan, NINE Targetkan Buka 19 "Service Point" Tahun Ini

Rilis
Catatkan Rugi Sepanjang 2022, Emiten Properti JSPT Absen Bagi Dividen

Catatkan Rugi Sepanjang 2022, Emiten Properti JSPT Absen Bagi Dividen

Whats New
Sepanjang 2022, Pertamina Patra Niaga Catatkan Laba Bersih Rp 2,89 Triliun

Sepanjang 2022, Pertamina Patra Niaga Catatkan Laba Bersih Rp 2,89 Triliun

Whats New
Luhut Ungkap Sakit Hati kepada Haris Azhar dan Fatia

Luhut Ungkap Sakit Hati kepada Haris Azhar dan Fatia

Whats New
Tekan Kredit Macet, BRI Gencar Jual Aset-aset Bermasalah

Tekan Kredit Macet, BRI Gencar Jual Aset-aset Bermasalah

Whats New
Hampir Full Digital, Transaksi Konvensional di BRI Tinggal 1,1 Persen

Hampir Full Digital, Transaksi Konvensional di BRI Tinggal 1,1 Persen

Whats New
Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Kunker ke Malaysia, Bahas Pelindungan PMI

Menaker Ida Dampingi Presiden Jokowi Kunker ke Malaysia, Bahas Pelindungan PMI

Whats New
Hadirkan Beragam Pilihan Hiburan, Begini Cara Langganan OTT di IndiHome

Hadirkan Beragam Pilihan Hiburan, Begini Cara Langganan OTT di IndiHome

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT PP untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN PT PP untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beli Solar di Jakarta, Banten, dan Jabar Wajib Pakai QR Code MyPertamina

Beli Solar di Jakarta, Banten, dan Jabar Wajib Pakai QR Code MyPertamina

Whats New
Kemenkeu Sebut Himbara Kerap 'Monopoli' Setoran PNBP Kementerian/Lembaga

Kemenkeu Sebut Himbara Kerap 'Monopoli' Setoran PNBP Kementerian/Lembaga

Whats New
OJK: Pencabutan Moratorium 'Fintech Lending' Bakal Perluas Layanan ke Masyarakat

OJK: Pencabutan Moratorium "Fintech Lending" Bakal Perluas Layanan ke Masyarakat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com