Ekonom: Kalau Kemenko Kemaritiman dan Investasi Dibubarkan Ada "Saving" Rp 200 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute of Development on Economic dan Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, dengan pemangkasan anggaran tunjangan serta gaji para pejabat di pemerintahan, mampu menambah dana stimulus untuk mengatasi dampak dari wabah virus corona (Covid-19).

Dia juga mencontohkan, kementerian atau lembaga yang dianggap tidak terlalu penting bisa dibubarkan maka dana stimulus bisa meningkat. Salah satunya pembubaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Jadi kalau itu (Kemenko Marves) dibubarkan ada saving Rp 200 miliar. Kita bahasnya secara akademik ya. Saya enggak nyerang person, karena kalau nyerang person nanti kayak Said Didu," katanya dalam diskusi virtual Hipmi, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Trending #LuhutBaperParah, Kuasa Hukum Sebut Netizen Tak Rasakan Posisi Luhut

Begitu pula, bila dana tunjangan serta gaji para pejabat legislator dipangkas. Kebijakan ini bisa menambah dana stimulus Covid-19 tanpa harus meminta Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang.

"Tapi ada penghematan kalau dihitung-hitung dari penghematan kementerian/lembaga, kemudian jabatan-jabatan, termasuk uang reses saya sarankan tunjangan Pak Misbakhun itu bisa dipangkas. Entah itu 20, 30 atau 40 persen," ucap Bhima.

Bahkan, gaji presiden dan wakil presiden di negara lain, lanjutnya, hingga dua bulan rela dialokasikan untuk menambah stimulus penanganan Covid-19.

"Jadi kalau Rp 500 triliun atau Rp 600 triliun ini harusnya bisa. Dan terjawab melakukan efisiensi," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengalokasikan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Tambahan anggaran belanja itu dialokasikan untuk bidang kesehatan termasuk insentif tenaga medis Rp 75 triliun, jaring pengamanan sosial (social safety net) kepada warga Rp 110 triliun, dukungan untuk sektor industri Rp 70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk Covid-19 Rp 150 triliun.

Baca juga: Selain Garuda Indonesia, BUMN Ini Juga Pangkas Gaji Karyawannya