Kompas.com - 09/05/2020, 11:31 WIB
Menaker Ida Fauziyah saat teleconference dengan Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) Pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Jakarta, Senin (23/3/2020). DOK. Humas KemenakerMenaker Ida Fauziyah saat teleconference dengan Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) Pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), di Jakarta, Senin (23/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, Sabtu (9/5/2020), dalam penyusunan Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan Kemnaker telah melakukan beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan dengan serikat buruh.

SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada poin 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan menambahkan laporan keuangan tingkat perusahaan.

Baca juga: Buruh Tolak Aturan Penundaan dan Pencicilan THR

Agar pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020 efektif, gubernur juga diharapkan untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona.

Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

Pemerintah memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya. Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh.

Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR PNS di Lebaran Tahun Ini

Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Ditolak serikat buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Keputusan Pak Erick untuk Mengganti Semua Direksi Diharapkan agar Ada Evaluasi Besar...'

"Keputusan Pak Erick untuk Mengganti Semua Direksi Diharapkan agar Ada Evaluasi Besar..."

Whats New
Lebaran Bisa Jadi Momentum Indonesia Keluar dari Jurang Resesi

Lebaran Bisa Jadi Momentum Indonesia Keluar dari Jurang Resesi

Whats New
Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Whats New
Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Earn Smart
[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

Whats New
Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X