Kompas.com - 07/05/2020, 21:00 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen.

Adapun kelonggaran itu tertulis dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020. Selain tak membayar THR 100 persen, pengusaha juga boleh mencicil atau menunda pembayarannya dengan cara mendorong perundingan buruh dan pengusaha di perusahaan.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara carena covid 19, buruh yang dirumahkan karena covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

Alasan penolakan Said mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Beleid menyebut setiap pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun, tanpa terlebih dahulu melalui perundingan.

Bagi yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya.

"Oleh karena itu, KSPI menolak keras surat edaran menaker tentang THR tersebut karena bertentangan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan," ujar Said.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Said menilai daya beli buruh harus tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19. Sementara jika THR tidak dibayar penuh atau bahkan tidak dibayar sama sekali, daya beli buruh akan terpukul saat Lebaran.

Baca juga: Soal Keputusan Kemenhub, Pengusaha Bus: Kami Bingung, Apalagi Masyarakat

Akibatnya, konsumsi akan turun drastis yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin menyusut.

“Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap diwajibkan membayar 100 persen. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100 persen," sebutnya.

Ada pengecualian

Said Iqbal mengerti, beberapa industri juga terpukul akibat pandemi Covid-19. Untuk itu dia mengecualikan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil dan menengah seperti hotel melati, restoran non waralaba internasional, UMK, ritel berskala menengah ke bawah dan sebagainya.

Sedangkan hotel berbintang, restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, industri manufaktur, wajib membayar THR 100 persen dan tidak dicicil atau ditunda pembayarannya.

“Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau ditunda, atau nilainya di bawah 100 persen," pungkasnya.

Baca juga: 8 Negara ASEAN Sudah Turunkan Harga BBM, Indonesia Kapan?



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Rupiah dan IHSG Ditutup Menguat di Akhir Pekan, Asing Borong TLKM, AGRO, dan BFIN

Whats New
Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Siasati Pandemi, Watsons Tetap Ekspansi dengan Konsep Ini

Whats New
Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Menteri Investasi: Negara Tetangga Tak Ingin RI Jadi Produsen Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Mendag Lutfi: Harga dan Stok Bahan Pokok di Masa PPKM Terkendali dan Stabil

Whats New
Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-Commerce

Targetkan Pertumbuhan Bisnis Kartu Kredit 7 Persen, Bank Mandiri Andalkan Transaksi E-Commerce

Whats New
PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

PT PAL Dapat Lisensi Bikin Kapal Perang Canggih dari Inggris

Whats New
Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Begini Strategi Watson Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Cara Melaporkan Gangguan Listrik PLN Bebas Pulsa

Whats New
Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini

Rilis
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Covid-19 seperti 2 Siklus

Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi dan Covid-19 seperti 2 Siklus

Whats New
BI: Ini Sektor-sektor Bisnis yang Dorong Penyaluran Kredit Naik pada Agustus 2021

BI: Ini Sektor-sektor Bisnis yang Dorong Penyaluran Kredit Naik pada Agustus 2021

Whats New
BI: Penyaluran Kredit Baru pada Agustus 2021 Meningkat

BI: Penyaluran Kredit Baru pada Agustus 2021 Meningkat

Rilis
Ongkos Kirim Barang DHL Express Naik 4,9 Persen Tahun Depan

Ongkos Kirim Barang DHL Express Naik 4,9 Persen Tahun Depan

Whats New
Ditekan Pemerintah China, Kekayaan Sejumlah Miliarder Negeri Panda Turun

Ditekan Pemerintah China, Kekayaan Sejumlah Miliarder Negeri Panda Turun

Whats New
Menko Airlangga: Anggaran KUR Naik Jadi Rp 285 Triliun, Bunganya 3 Persen

Menko Airlangga: Anggaran KUR Naik Jadi Rp 285 Triliun, Bunganya 3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.