Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

Kompas.com - 07/05/2020, 15:32 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020) Dok. Humas MenakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

Baca juga: Segera Cair, Ini Besaran THR PNS di Lebaran Tahun Ini

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin ke-2 SE, dikutip Kompas.com di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh.

Baca juga: Catat, Ini Jadwal Pencairan THR PNS dan TNI/Polri

Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Menaker juga meminta kepada gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Penjelasan Kemenhub Soal Pelarungan Jenazah ABK Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Whats New
Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

Rilis
 Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Whats New
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Whats New
Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan 'Super Online Deals'

Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan "Super Online Deals"

Whats New
Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Whats New
Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Rilis
Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Whats New
Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Smartpreneur
BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

Rilis
LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

Whats New
Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Whats New
Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Whats New
Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X