Kompas.com - 12/05/2020, 16:18 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok angka rasio perpajakan yang bisa dibilang cukup rendah untuk tahun fiskal 2021 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (12/5/2020) mengatakan, rasio perpajakan pada tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25 persen hingga 8,63 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang juga sudah cukup rendah yaitu 10,73 persen.

Baca juga: Ini Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Dapat Insentif Perpajakan

Sedangkan untuk tahun ini, pada APBN 2020 pemerintah mematok rasio perpajakan sebesar 11,5 persen.

"Dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan maka angka rasio perpajakan tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 8,25–8,63 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengatakan, untuk tahun 2021 mendatang, pemerintah masih fokus untuk melakukan reformasi dan pemulihan di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan hingga Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk itu harus didukung dengan reformasi di sisi penerimaan perpajakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.

Baca juga: Pemerintah Perluas Cakupan Stimulus Perpajakan ke 18 Sektor

"Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, untuk kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2019 tentang PNBP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir: Pak Luhut Orangnya Sangat Terbuka, Kalau Cuma Minta Klarifikasi Pasti 'Dijabanin'

Jubir: Pak Luhut Orangnya Sangat Terbuka, Kalau Cuma Minta Klarifikasi Pasti 'Dijabanin'

Whats New
Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Mangkir 2 Kali, Kuasa Hukum: Panggilannya Tak Sampai

Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Mangkir 2 Kali, Kuasa Hukum: Panggilannya Tak Sampai

Whats New
Gojek Kasih Diskon Tarif GoSend Hingga Rp 150.000

Gojek Kasih Diskon Tarif GoSend Hingga Rp 150.000

Whats New
Hingga Agustus 2021, Kredit BRI Tumbuh 5,9 Persen

Hingga Agustus 2021, Kredit BRI Tumbuh 5,9 Persen

Whats New
Suami Tidak Bekerja, Bagaimana Cara agar Keluarga Bertahan?

Suami Tidak Bekerja, Bagaimana Cara agar Keluarga Bertahan?

Work Smart
IHSG Menguat Tipis pada Penutupan Sesi I, Asing Borong BBRI, BUKA, ADRO

IHSG Menguat Tipis pada Penutupan Sesi I, Asing Borong BBRI, BUKA, ADRO

Whats New
Dipanggil Satgas, Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Kirim Kuasa Hukum

Dipanggil Satgas, Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo Kirim Kuasa Hukum

Whats New
Mudah, Ini Cara Buat NPWP Online dari Handphone

Mudah, Ini Cara Buat NPWP Online dari Handphone

Whats New
Jadi Mitra PON XX Papua 2021, Telkom Berkomitmen Berikan Layanan Terbaik

Jadi Mitra PON XX Papua 2021, Telkom Berkomitmen Berikan Layanan Terbaik

Rilis
Pendiri Canva Jadi Perempuan di Bawah 40 Tahun Terkaya di Australia

Pendiri Canva Jadi Perempuan di Bawah 40 Tahun Terkaya di Australia

Whats New
BP Jamsostek Lepas Saham KRAS, ITMG, SIMP, dan Incar AALI dan LSIP

BP Jamsostek Lepas Saham KRAS, ITMG, SIMP, dan Incar AALI dan LSIP

Whats New
Masuki Masa Panen Jagung, Kementan Yakin Penuhi Kebutuhan Pakan Ternak

Masuki Masa Panen Jagung, Kementan Yakin Penuhi Kebutuhan Pakan Ternak

Rilis
Daftar Harga Sembako Hari Ini Jumat 24 September 2021 di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini Jumat 24 September 2021 di Jakarta

Whats New
Rights Issue BRI Terbesar di Asia Tenggara, Ajaib Sekuritas: Momentum Bersejarah untuk Investor Ritel

Rights Issue BRI Terbesar di Asia Tenggara, Ajaib Sekuritas: Momentum Bersejarah untuk Investor Ritel

Rilis
BUMN PTPN: Punya Lahan Luas, Korupsi, Terbelit Utang Rp 43 Triliun

BUMN PTPN: Punya Lahan Luas, Korupsi, Terbelit Utang Rp 43 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.