2021, Rasio Perpajakan Dipatok Hanya 8,63 Persen

Kompas.com - 12/05/2020, 16:18 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok angka rasio perpajakan yang bisa dibilang cukup rendah untuk tahun fiskal 2021 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (12/5/2020) mengatakan, rasio perpajakan pada tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25 persen hingga 8,63 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang juga sudah cukup rendah yaitu 10,73 persen.

Baca juga: Ini Jumlah Wajib Pajak yang Sudah Dapat Insentif Perpajakan

Sedangkan untuk tahun ini, pada APBN 2020 pemerintah mematok rasio perpajakan sebesar 11,5 persen.

"Dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan maka angka rasio perpajakan tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 8,25–8,63 persen terhadap PDB," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengatakan, untuk tahun 2021 mendatang, pemerintah masih fokus untuk melakukan reformasi dan pemulihan di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan hingga Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk itu harus didukung dengan reformasi di sisi penerimaan perpajakan.

Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.

Baca juga: Pemerintah Perluas Cakupan Stimulus Perpajakan ke 18 Sektor

"Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, untuk kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU Nomor 9 Tahun 2019 tentang PNBP.

 

Langkah reformasi dilakukan dengan pengelolaan penerimaan sumber daya alam agar memberi manfaat jangka panjang, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi aset dengan penerapan highest and best use (HBU).

"Namun, lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNBP, sehingga rasio PNBP di tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 1,60–2,30 persen terhadap PDB," jelas Sri Mulyani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini yang Akan Dilakukan Erick Thohir

Jadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini yang Akan Dilakukan Erick Thohir

Whats New
Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

Rilis
Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Whats New
Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Whats New
Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Whats New
Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Whats New
Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Whats New
Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Whats New
IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

Whats New
Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Rilis
Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Work Smart
Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Whats New
Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X