Pemerintah Akan Terbitkan Utang Rp 990,1 Triliun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dikabarkan bakal menerbitkan surat utang hingga Rp 990,1 triliun. Rencananya hasil lelang surat utang itu akan digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun lelang surat utang baru tersebut berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk kebutuhan periode Juni hingga Desember 2020.

Ketika dikonfirmasi Kompas.com, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman tak membantah hal tersebut.

Baca juga: Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 1,24 Triliun, untuk Apa Saja?

Ia menjelaskan, pemerintah memang memperlebar target defisit APBN menjadi 6,27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 1.028,5 triliun untuk mendukung program PEN.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akan menerbitkan skema pembiayaan khusus bersama dengan Bank Indonesia (BI) yang diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen PDB salah satunya untuk mendukung program PEN," jelas Luky ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (28/5/2020).

Luky menjelaskan, skema pembiayaan khusus program PEN yang diatur melalui SKB antara pemerintah dengan BI tersebut sesuai dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Hingga April 2020, Utang Pemerintah Capai Rp 5.172,48 triliun

Di dalam pasal tersebut dijelaskan, untuk pembiayaan program PEN pemerintah dapat menerbitkan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Selain itu, pembelian SBN oleh BI dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil program PEN. Nantinya, hasil penerbitan SBN tersebut akan disimpan di rekening khusus di bank sentral.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program PEN sebesar Rp 641,7 triliun.

Baca juga: Tren Belanja Online Naik, Bagaimana Pasca Pandemi?

Dari total anggaran tersebut, yang berasal dari belanja negara sebesar Rp 427,46 triliun sisanya dipenuhi dari utang atau pembiayaan.

Namun demikian, ketika dikonfirmasi lebih lanjut, Luky enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai skema pembiayaan program PEN tersebut. Menurut dia, saat ini skema pembiayaan defisit melalui SKB antara pemerintah dan BI masih dibahas secara intensif.

"Saat ini skema ini masih terus didiskusikan secara intensif, dan jika sudah disepakati pasti akan diumumkan," kata dia.

Baca juga: Pendapatan Jeblok, AirAsia Indonesia Rumahkan 873 Karyawan